PALU EKSPRES, PARIMO– Inspektur Inspektorat Daerah Parigi Moutong (Parimo), Adrudin Nur mengatakan, adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah melakukan refocusing atau realokasi APBN maupun APBD yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19, berdampak pada kegiatan-kegiatan di Inspektorat.
“Terkait kegiatan-kegiatan di lapangan kami tetap aktif. Tetapi kami terkendala adanya refocusing anggaran dua kali akhirnya kegiatan yang ada tidak teranggarkan,” kata Adrudin di Parigi, Selasa (22/6/2021).
Menurut Adrudin, kegiatan yang terdampak di Inspektorat itu di antaranya, sosialisasi dana desa. Inspektorat menurutnya, kesulitan dalam melakukan kegiatan sosialisasi ke desa-desa karena minimnya anggaran akibat refocusing oleh pemerintah pusat. Walau demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait pengawasan di lapangan.
“Sehingga, kalau ada rencana melaksanakan sosialisasi kita kesulitan karena adanya pemotongan anggaran,” ujarnya.
Ia berharap, pada pembahasan anggaran perubahan nantinya, kegiatan-kegiatan yang ada di Inspektorat bisa dialokasikan anggarannya. Sehingga, Inspektorat bisa melaksanakan sosialisasi dan sekaligus memberikan edukasi penggunaan dana desa kepada para kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana desa.
“Mudah-mudahanlah di anggaran perubahan yang kita usulkan ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan kita,” harapnya.
Ia menambahkan, jika usulan anggaran Inspektorat bisa diakomodir nantinya, pihaknya berencana akan melakukan sosialisasi yang akan menyasar 58 desa yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu.
“Kalau memang di perubahan yang kita usulkan ada anggaran itu, rencana kita melakukan sosialisasi, utamanya kepada 58 kepala desa yang baru. Begitu rencana awal kami,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
