Menurut Hamran, siapa saja yang datang ke Dinas yang dipimpinnya itu untuk mengambil KTP semuanya dilayani. Tetapi diharapkan KTP tersebut harus sampai ke tangan pemiliknya.
“Terkadang juga KTP sudah di tangan pemiknya. Namun, pemilik KTP dibebani lagi dengan alasan pengganti uang bensin,” ungkap Hamran.
Ia mengatakan, kebijakan itu berlaku pada pimpinan sebelumnya, namun untuk saat ini siapa saja yang bisa dipercaya dan bertanggungjawab untuk mengambil KTP seseorang bisa saja, dengan harapan KTP bisa sampai ke tangan pemiliknya.
“Seperti yang disampaikan Pak Arifin itu, padahal KTP hari itu juga sudah ada. Makanya saya suruh antar sama staf ke rumahnya waktu itu, cuman orang yang disuruh pak Arifin tidak ketemu dengan yang pegang KTP. Jadi ini hanya mis komunikasi,” ujarnya.
Olehnya, jika ada persoalan seperti itu pihaknya berharap kepada masyarakat, untuk datang langsung menemuinya di Kantor Dinas Dukcapil.” Makanya, kalau ada hal seperti itu, jangan langsung melapor kesana (Anggota DPR) kalau boleh kesini dulu di Kantor, kita bicarakan apa kendala dan masalahnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait pelayanan pihaknya siap melayani siapa saja yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan.” Saya punya pintu ruangan ini terbuka setiap saat. Kemudian, kalau ada persoalan dengan anak buah saya di pelayanan kesini dulu, untuk menyelesaikanya.” ujarnya. (asw/paluekspres)
