PALU, PE – Sejak statusnya dialihkan menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinkes Kota Palu, manajeman rumah sakit milik pemkot Palu itu terancam mengalami kelumpuhan.
Pasalnya, rumah sakit ini tak bisa lagi secara mandiri mengelola keuangannya sebagaimana halnya sebuah rumahsakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kondisi ini membuat pelayanan dan operasional di rumah sakit yang terletak di Jalan Kangkung, Palu Barat itu nyaris lumpuh. Karena seluruh pembiayaan tak bisa dilakukan secara langsung oleh manajemen Anutapura.
Sementara kebutuhan belanja rutin seperti makan minum pasien, obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya tak bisa ditunda karena sifatnya yang urgen.
Seluruh kegiatan tak bisa dibiayai karena seluruh anggaran Anutapura melekat pada Dinkes Kota Palu.
Alhasil, agar bisa menanggulangi kebutuhan rumah sakit yang bersifat urgen itu sehingga manajemen Anutapura terpaksa mengutang pada mitra-mitra yang bekerjasama dengan Anutapura selama ini.
Kondisi ini diungkapkan Direktur Rumah Sakit Anutapura dr Ruslan Ramlan R. SpS saat bertatap muka dengan dewan Kota Palu terkait permohonan klarifikasi anggaran pendapatan dan belanja RSU Anutapura Palu Sebagai BLUD, Senin 6 Februari 2017.
Dalam pertemuan yang digelar komisi A dipimpin Wakil Ketua Dewan, Basmin H Karim, direktur Anutapura yang membawa sederet wakil direktur dan pejabat Anutapura menyebutkan saat ini total utang Anutapura pada mitra mencapai sekira Rp8 miliar. Total itu dihitung sejak Januari hingga Februari 2017.
Untungnya kata Ruslan, selama ini kondisi itu dapat tertanggulangi karena hubungan baiknya dengan sesama mitra Anutapura yang terbangun selama ini.
“Saya gadaikan nama saya. Saya minta tolong sama mereka (mitra Anutapura,red). Bahwa uang sebenarnya ada. Cuma mekanisme pencairannya yang ribet. Tidak seperti dulu karena ada perubahan status rumah sakit,” curhatnya di hadapan dewan dan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta Asisten III Pemkot dan Kadis Kesehatan.
Namun kini imbuhnya, dia manajemennya mulai merasa resah. Alasannya pihak pemberi utang dalam hal ini mitra Anutapura telah mendesak agar utang itu segera dilunasi.
“Tidak bisa sampai April. Karena utang ini hanya berlaku untuk sebulan. Makanya sekarang kalau ini tidak ditanggulangi saya tidak tahu lagi mau bagaimana pelayanan rumah sakit,” keluhnya.
Dia berharap dan memohon kepada dewan agar menyetujui permohonan mengembalikan anggaran Anutapura yang melekat pada Dinkes agar dikembalikan ke Anutapura.
“Kita tentu tidak bisa menunda makan minum pasien atau obat-obatan. Karena rumah sakit ini urusannya bukan orang mati tapi orang hidup,” ujar dokter Ruslan.
Menanggapi itu, baik Kadis Kesehatan, dr Royke Abraham maupun Kepala BPKD, Irmayanti Alkaf dan Asisten III Pemkot, Rifany Pakamundi menyatakan tidak keberatan terhadap usulan Anutapura.
Secara aturan hal itu dibolehkan. Karena hingga saat ini, peraturan teknis terkait PP 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum turun. Perubahan status Anutapura menjadi salah satu UPT Dinkes Kota adalah pelaksanaan dari PP tersebut.
Kepala BPKD, Irmayanti Alkaf mengatakan dalam Permen 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hal ini dibolehkan untuk dilakukan.
“Pada pasal 160 Permen 13 Tahun 2006 membolehkan mutasi anggaran antar instansi asal dengan persetujuan dewan,” jelas mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerag (DPPKAD) Kota Palu itu.
Sementara, Kadinkes Kota, dr Royke menyatakan sangat mendukung permohonan Anutapura.
Sebagai pusat pelayanan kesehatan, harusnya rumah sakit mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Agar tidak menghambat seluruh proses pelayanan di rumah sakit.
“Karena kalau menunggu birokrasi keuangan itu sangat ribet dan lama. Makanya, harusnya mandiri (pengelolaan keuangan,red),” ujarnya.
Meski menyetujui, namun dewan meminta dengan tegas kepada pemkot agar menyerahkan bukti tertulis terkait pemindahan nomor rekening keuangan Anutapura dari Dinkes ke manajemen Anutapura.
“Agar ini menjadi pertanggungjawaban kami komisi A bila ada pemeriksaan oleh BPK. Jangan sampai seperti kasus-kasus lain misalnya Jababeka, pada awalnya pemkot yang minta dan kami setuju namun akhirnya saling melempar bola,” tegas salah satu anggota Komisi B, Ronald.
Data dari bagian BPKD menyebutkan, anggaran Anutapura yang meletak pada Dinkes Kota Palu terinci atas pendapatan sebesar Rp130 miliar dan belanja senilai sekira Rp158 miliar. Belanjanya memang lebih besar karena sebagian dari alokasi anggaran merupakan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
(mrs/Palu Ekspres)
