Koordinator aksi itu menegaskan, pergantian unsur pimpinan di DPRD tidak berdasarkan norma-norma berpartai, apalagi ketua DPRD Tolitoli tersebut merupakan ketua DPC PPP dan kepemimpinan DPW PPP Provinsi Sulteng yang kini menjabat telah terjadi pemilihan yang tidak prosedur beberapa waktu lalu.
” Pergantian ketua DPRD Tolitoli yang diperintahkan DPP PPP melalui DPW tidak sesuai norma disebabkan ketua DPW PPP Sulteng terpilih tidak prosedural,” ungkap Armin Djaru.
Informasi diperoleh, SK DPP PPP sekaitan pergantian jabatan ketua DPRD Kabupaten Tolitoli telah diagendakan untuk menggelar rapat paripurna yang dilakukan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tolitoli.
” Jadwal paripurna pergantian ketua DPRD Tolitoli sudah disusun pihak Bamus, sebenarnya agendanya hari ini hanya karena unsur pimpinan lagi keluar daerah sehingga tertunda,” kata anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, rapat paripurna pergantian ketua DPRD Tolitoli akan tetap berlangsung hingga batas waktu tujuh hari kedepan. Sebetulnya jika melakukan protes bukan dialamatkan ke kantor DPRD Tolitoli namun ke internal partai dalam hal ini DPP PPP.
” DPRD hanya menjalankan kewajiban sesuai usulan partai,” katanya. (LAN/PALUEKSPRES)
