Selain itu, mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara serta sebagai unsur aparatur sipil negara yang harus memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan menghasilkan tolok ukur bagi unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa informasi jabatan, rincian tugas, norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi dan nilai suatu jabatan.
“Pelaksanaan workshop analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang dilaksanakan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dalam menjalankan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 33 tahun 2011 tentang analisa jabatan dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 34 tahun 2011 dan Permenpan-RB No.39 tahun 2013 tentang pedoman penetapan kelas jabatan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Zubair S.Sos, M.Si dalam laporannya yang dibacakan Kepala Bagian Analisis Jabatan Andi Kamal Lembah menjelaskan, maksud dilaksanakannya workshop untuk meningkatkan kemampuan kinerja pada peserta dalam melaksanakan analisis jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi jabatan pada masing-masing organisasi satuan kerja perangkat daerah.
Adapun tujuannya, yakni terciptanya pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan analisa jabatan, penyusunan evaluasi jabatan dan penyusunan penetapan kelas nilai jabatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Workshop bimbingan teknis penyusunan analisis jabatan sesuai dengan Permenpan RB No. 33 Tahun 2011 dan Permendagri No. 12 Tahun 2008 pada SKPD di lingkup Pemprov Sulteng Tahun 2017 diikuti 98 orang peserta dengan tema Mewujudkan manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur guna pelaksanaan good governance.
Adapun narasumber adalah pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Kepala Bidang Perencanaan dan SDM pada Deputi Perencanaan dan SDM, Menpan dan RB, Syamsul Rizal.
