Tuntut Kejelasan Nasib, Honorer Parimo Bangun Tenda di Halaman Kantor DPRD

  • Whatsapp

 

PALU EKSPRES, PARIGI – Puluhan Honorer kategori I dan II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bertandang ke Kantor DPRD Parimo untuk mempertanyakan nasib mereka yang hingga saat ini belum ada kejelasan.

Bacaan Lainnya

Puluhan honorer ini juga mendirikan tenda untuk mereka tempati sambil menunggu kejelasan dari Ketua komisi I DPRD Parimo yang membidangi masalah honorer agar memidiasi mereka ke Pemerintah Daerah.

Para honorer ini sempat menunggu beberapa jam di gedung DPRD, sebab Ketua Komisi I Husen Marjengi pada saat itu belum berada di tempat. Setelah Ketua Komisi I sudah tiba, barulah Ketua Komisi I bersama anggotanya melakukan pertemuan bersama puluhan honorer tersebut.

Usai pertemuan, Ketua Komisi I bersama beberapa perwakilan honorer menuju ruang kerja Bupati.
Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh keterangan bahwa permasalahan pengangkatan pegawai honorer kategori I maupun kategori II, untuk saat ini sudah tidak ada lagi. Sebab, dari Menpan itu sudah dihapus dan tidak mungkin dari Kementerian itu hanya melakukan pengangkatan ASN itu hanya di Kabupaten Parimo saja.

“Itu tidak mungkin,’’ tegas Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu dihadapan Ketua komisi I DPRD Parimo dan anggotanya beserta sejumlah perwakilan honorer, Rabu 26 Juli 2017, di ruang kerja Bupati.

Menurut Bupati bahwa rekan rekan honorer ini hanya dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku sebagai orang dekatnya Kementerian. Sehingga, oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada para honorer ini dengan harapan bisa lulus dan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jumlah uang yang dipungut dari para honorer bervariasi, ada yang menyetor senilai Rp 500.000, Rp 1juta, Rp 1,5 juta, hingga Rp 5 juta.

“Kalau ada orang yang menelpon kita dengan tujuan meminta sejumlah uang atau ada oknum yang mengatasnamakan orang yang mengurus berkas CPNS itu, jangan langsung dipercaya karena itu adalah penipuan, contohnya ada tiga orang honor yang bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Parimo sempat membayar kepada oknum tersebut,” ujarnya. “coba bayangkan orang BKD saja di minta bayar,’’ tambahnya.

Pos terkait