PAU EKSPRES, PARIGI – Gaji Honorer Daerah (Honda) bagi tenaga guru di Kabupaten Parigi Moutong memang cukup menyedihkan. Gaji yang diterima jauh dari kelayakan, padahal peran mereka untuk menyukseskan pendidikan nasional di negeri ini cukup besar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, mengakui belum mampu menyahuti dan mengalokasikan tambahan anggaran untuk gaji Honda tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda)Parigi Moutong, Ardi Kadir, mengakui penambahan anggaran untuk Honda tenaga guru sebenarnya sudah menjadi perhatian pihaknya, hanya saja keinginan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit.
“Sangat tidak memungkinkan untuk direalisasikan tahun ini karena kondisi keuangan, apalagi ada alokasi anggaran untuk Pilkada dan penyertaan modal,” kata Sekda Parimo, H.Ardi Kadir yang ditemui sejumlah wartawan di gedung DPRD usai rapat paripurna, Senin (16/10).
Namun kata dia, pihaknya tetap akan peduli dengan upah Honda yang jauh dari kelayakan, namun proses realisasinya membutuhkan jangka panjang dengan mengupayakan peningkatan DAU dan PAD. Sehingga, penambahan anggaran Honda dapat direalisasikan.
“Contoh, jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong, secara signifikan bisa menambah besaran jumlah penduduk melalui pendataan masyarakat lewat e-KTP itu bagus, dipastikan DAU akan naik secara otomatis dan bisa dialihkan ke sana,” terangnya.
Menurutnya, saat ini saja dana Honda sekitar Rp 3 Miliar untuk kurang lebih 3000 tenaga guru dengan besaran honor Rp 50 ribu per guru. Jika dinaikkan 100 persen, jelas bertambah menjadi Rp 6 miliar buat anggaran tersebut.
“Kalau permintaan pihak DPRD yang memperjuangkan tambahan Honda, standar. Itu tidak memungkinkan karena jelas anggaran bertambah besar,” jelasnya.
Dia menuturkan, angka Rp 50 ribu per guru itu tidak sama dengan tenaga guru honor di daerah terpencil sebesar Rp150 ribu dan tunjangan dari pihak Kementerian. Tenaga guru honor tersebut kata dia, tidak hanya mendapatkan tunjangan dari Honda saja, namun juga mendapatkan dari dana BOS dan Komite sekolah.
“Sehingga pihak sekolah diharapkan dapat mengelolanya dengan baik, agar dapat dibantu oleh masayarakat karena kekurangan guru honor kita sangat banyak,” katanya
