PALU EKSPRES, TOLITOLI – Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tolitoli, Adi Suprapto. SH.MH, membantah tudingan program pendaftaran tanah sistematis (PTSL) tahun 2017 bermasalah.
Bantahan ini disampaikan saat menggelar jumpa pers selasa (16/1) di kantor BPN Tolitoli. Menurutnya program sertifikat gratis telah selesai dilaksanakan sesua dengan berita acara yang di buat sejak (15/1).
“Pelaksanaan PTSL 2017 telah selesai dilaksanakan sesuai denga berita acara yang di buat sejak 15 Januari kemarin,” kata Adi. Ia menjelaskan berita acara nomor 45/BA – 72.04./1/2018 dengan hasil inventarisasi pekerjaan PTSL 2017, dimana pekerjaan telah selesai secara keseluruhan sejak 30 Desember 2017. Dan hak-hak petugas lapangan telah dibayarkan lunas. Dengan begitu, kata dia pekerjaan telah dilaksanakan sesuai tahapan petunjuk teknis dari penetapan lokasi, penyuluhan, sampai dengan penerbitan sertifikat.
Ditanya Palu Ekspres soal penyuluhan yang tidak dilaksanakan di sejumlah desa, menurutnya tidah wajib dilaksanakan namun hanya sebatas penyampaian kepada pemerintah desa, nanti pemerintah desa yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan ada diprogram sertifikat gratis.
“Tidak semuanya desa dilakukan penyuluhan. Ada juga desa yang hanya sebatas penyampaian ke pemerintah desa, nanti pemerintah desa yang menyampaikan ke masyarakat,” ujar mantan Kakan BPN Sigi Buromaru ini.
Ia juga menepis tudingan soal pemotongan honor petugas lapangan. Menurutnya tidak ada sepeser pun honor petugas lapangan yang dipotong, semuanya di terima dengan utuh.
“Itu tidak benar, kalau ada pemotongan honor petugas lapangan,” ungkapnya.
Sementara ketua satuan tugas (Satgas) Yuridis BPN Tolitoli, Martinus Tamalow saat dikonfirmasi soal belum rampungnya berkas persyaratan dari pemerintah desa, pihaknya mengakui, bahwa belum semua desa menyerahkan berkas yang jadi persyaratan untuk menerima sertifikat. Bahkan berkas yang telah di serahkan ke BPN, sebagian dikembalikan karena belum lengkap.
“Ia, kami akui belum seluruhnya pemerintah desa menyerahkan berkas, dan ada juga berkas kami kembalikan karena belum lengkap,” tuturnya.