PALU EKSPRES, PALU – Penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2015 mencapai 2.876.700 (data BPS 2015). Bertambah sebanyak 41.691 dari tahun 2010, yaitu 2.635.009.
Data ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun, laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah sebesar 1,94%. Lebih besar dari nasional 1,49%.
Keberadaan penduduk yang besar, merupakan potensi dalam menggerakkan pembangunan, apabila ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Namun akan menjadi beban pembangunan bila SDM yang ada rendah.
SDM yang ada di Sulawesi Tengah saat ini, masih membutuhkan peningkatan dan kerja keras dari semua elemen dan stakeholder.
“Kualitas SDM dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur melalui harapan hidup, lamanya bersekolah, serta daya beli masyarakat dan jika melihat IPM tersebut, Sulawesi Tengah masih menduduki peringkat rendah dari beberapa provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Sulawesi Tengah, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ir. Moh. Faisal Mang, MM pada acara Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Hotel The Sya Palu, Kamis (29/3).
Menurut gubernur, kondosi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi semua, bukan hanya pemerintah provinsi semata, tetapi juga dari semua pemerintah daerah kabupaten dan kota, yang secara bersama-sama dan bersinergis untuk terus berupaya meningkatkan IPM.
“Karena itu, saya minta kepada OPD yang terkait dengan IPM, teristimewa dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta bidang lainnya untuk terus mengenjot indikator-indikator yang terkait dengan pencapaian IPM, untuk secara bersama melihat penyebab atau permasalahan, untuk bersama-sama kita mencari jalan keluarnya penyelesaiannya,” jelasnya.
Menurut Gubernur, berdasarkan hasil pencapaian pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Sulawesi Tengah, menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana data sementara hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, menunjukkan beberapa indikator demografi dan KB yang dapat membuat kita lega.
Program dimaksud antara lain: pertama, angka kelahiran turun drastis dari 3,2 pada tahun 2012 menjadi 2,7 anak per wanita usia subur, ini berarti kita telah berhasil menurunkan kelahiran rata-rata 0.5 anak per wanita usia subur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, suatu usaha yang patut kita apresiasi.
Kedua, penggunaan kontrasepsi modern yang dilakukan secara terus menerus juga meningkat dari 52,5 % tahun 2012 menjadi 59,3% pada tahun 2017.
Di sisi lain, remaja yang sudah pernah melahirkan pada usia 15 sampai 19 tahun (asfr 15–19), mencapai 54 kelahiran per 1.000 wanita.
“Maka saya berharap, hal ini kedepan kiranya dapat diturunkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun melalui pertemuan di sekolah atau dalam masyarakat,”katanya.
Disisi lain, masalah gizi ganda, telah menjadi isue nasional, yaitu kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil, serta kelebihan gizi, termasuk obesitas, baik pada balita maupun orang dewasa, di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita, mengalami stunting/anak kerdil (rikesdas 2013), dan indonesia adalah negara prevalensi stunting ke 5 (lima) terbesar di dunia.
Untuk Sulawesi Tengah, pemerintah memberikan perhatian penuh pada masalah anak kerdil (stunting) yang ada pada 10 desa di Kabupaten Banggai.
“Untuk itu, diharapkan kerjasama antar lintas sektor melakukan berbagai upaya perbaikan gizi di masyarakat. Perbaikan gizi ini tidak hanya dapat dilakukan oleh dinas kesehatan semata, namun keterlibatan sektor lain sangat penting seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas BPMPD, Dinas Pertanian, BKKBN, Tim Penggerak PKK serta organisasi kemasyarakatan lainnya,” katanya.
Menurut Gubernur, program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga merupakan proses awal dalam menentukan kualitas SDM kita, karena dengan mempunyai keluarga kecil, akan lebih memperhatikan dalam pemberian pengasuhan dan menumbuh kembangkan anak, yang pada akhirnya nanti akan menjadi sumber daya manusia yang handal.
Sejalan dengan itu, Gubernur sangat mendukung terbentuknya kampung KB pada desa atau kelurahan di semua kabupaten/kota, karena hal ini sejalan dengan agenda prioritas nasional pada point ke 3, yaitu membangun dari pinggiran, serta point ke 5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pada tahun 2018.
“Saya mengharapkan, kampung KB yang telah dicanangkan, dapat di monitoring dan dilakukan evaluasi, sampai sejauh-mana keberhasilan dalam pengelolaan seluruh program yang dilaksanakan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, karenanya di tahun 2018 ini, saya mengharapkan agar dipersiapkan lokasi kampung KB dengan baik, supaya dapat berjalan sesuai yang kita harapkan, namun tetap melakukan koordinasi yang baik dengan OPD yang terkait ditingkat kabupaten dan kota,” jelas Gubernur.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Abdullah Kemma, SE, M.Si. Menurutnya Rakorda program KKBPK adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
Rakorda yang mengangkat tema ‘Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas SDM di Provinsi Sulawesi Tengah’ secara umum bertujuan untuk meningkatkan sinergitas komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pemerataan dan pengelolaan pelaksanaan Program KKBPK guna meningkatkan kualitas manusia.
“Peserta Rakorda KKBPK terdiri dari, Dinas OPD-KB Kabupaten/Kota, Mitra kerja sebanyak 28 instansi, lembaga dan organisasi. Rakorda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan beberapa instansi,” jelasnya.
(Humas)
