Program dimaksud antara lain: pertama, angka kelahiran turun drastis dari 3,2 pada tahun 2012 menjadi 2,7 anak per wanita usia subur, ini berarti kita telah berhasil menurunkan kelahiran rata-rata 0.5 anak per wanita usia subur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, suatu usaha yang patut kita apresiasi.
Kedua, penggunaan kontrasepsi modern yang dilakukan secara terus menerus juga meningkat dari 52,5 % tahun 2012 menjadi 59,3% pada tahun 2017.
Di sisi lain, remaja yang sudah pernah melahirkan pada usia 15 sampai 19 tahun (asfr 15–19), mencapai 54 kelahiran per 1.000 wanita.
“Maka saya berharap, hal ini kedepan kiranya dapat diturunkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun melalui pertemuan di sekolah atau dalam masyarakat,”katanya.
Disisi lain, masalah gizi ganda, telah menjadi isue nasional, yaitu kekurangan gizi seperti wasting (kurus) dan stunting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil, serta kelebihan gizi, termasuk obesitas, baik pada balita maupun orang dewasa, di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita, mengalami stunting/anak kerdil (rikesdas 2013), dan indonesia adalah negara prevalensi stunting ke 5 (lima) terbesar di dunia.
Untuk Sulawesi Tengah, pemerintah memberikan perhatian penuh pada masalah anak kerdil (stunting) yang ada pada 10 desa di Kabupaten Banggai.
“Untuk itu, diharapkan kerjasama antar lintas sektor melakukan berbagai upaya perbaikan gizi di masyarakat. Perbaikan gizi ini tidak hanya dapat dilakukan oleh dinas kesehatan semata, namun keterlibatan sektor lain sangat penting seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Sosial, Dinas BPMPD, Dinas Pertanian, BKKBN, Tim Penggerak PKK serta organisasi kemasyarakatan lainnya,” katanya.
Menurut Gubernur, program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga merupakan proses awal dalam menentukan kualitas SDM kita, karena dengan mempunyai keluarga kecil, akan lebih memperhatikan dalam pemberian pengasuhan dan menumbuh kembangkan anak, yang pada akhirnya nanti akan menjadi sumber daya manusia yang handal.
Sejalan dengan itu, Gubernur sangat mendukung terbentuknya kampung KB pada desa atau kelurahan di semua kabupaten/kota, karena hal ini sejalan dengan agenda prioritas nasional pada point ke 3, yaitu membangun dari pinggiran, serta point ke 5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pada tahun 2018.
