Petani Minta Pemerintah Bangun Pabrik Sawit di Rio Pakava

PALU EKSPRES, DONGGALA – Puluhan petani di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala meminta pemerintah untuk mendorong pelaku usaha membangun pabrik sawit di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan kepada anggota DPRD Sulteng, Muh. Masykur, saat menggelar diskusi bersama sejumlah petanu di Lalundu, Kamis (2/8/2018). Masykur  sangat mengapresiasi permintaan para petani itu. Menurutnya betapa sangat disayangkan jika potensi hasil perkebunan yang luar biasa di daerah ini tidak disahuti oleh pengambil kebijakan. Pasalnya, selama ini belum nampak upaya kongkrit dan menggembirakan dirasakan oleh petani, khususnya perlindungan dan pengelelolaan hasil kebun sawit milik warga, jelasnya. Lebih lanjut Masykur menjelaskan, jika ditelisik, Kecamatan Riopakava merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam dan hasil pertanian tertinggi di Sulteng, baik dari hasil kebun sawit maupun dari hasil kekayaan alam lainnya. “Diperkirakan dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) saja hasilnya bisa mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Bahkan bisa lebih lagi jika ditata dan dikelola baik, tentunya dengan kehadiran negara di sana”. Saya kira pada konteks inilah sejatinya negara melalui pemerintah ambil peran dan tanggungjawab. Sebab, nampak ada kondisi yang “tidak sehat” terjadi dan dialami oleh petani di Riopakava.
Menurut Masykur, terjadi kuasa monopoli pasar di sana. PT Astra grup satu-satunya pemain tunggal pembeli dan pemasok harga TBS dari petani. Sehingga standar harga dan layanan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.
“Dari standar harga TBS saja misalnya jauh dibawa daerah lainnya seperti di kalimantan. Jika dibandingkan dengan harga TBS kalimantan selisih sampai Rp. 400 per kilo dengan harga yang ditetapkan oleh anak perusahaan PT. Astra sebesar Rp. 1.200an. Padahal dari aspek kualitas, TBS kita disini lebih baik dibanding di kalimantan. Sebagimana testimoni salah seorang warga yang pernah melakukan studi banding di kalimantan,” urainya.
Anggota DRPD Wakil Kabupaten Donggala dan Sigi ini mengingatkan kepada Pemprov agar responsif dan segera melakukan upaya kongkrit. Kata ia lagi tinggal kuncinya ada di pemerintah, agar selain berefek ke petani juga ke peningkatan pendapatan daerah.