PALU EKSPRES, DONGGALA – Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Sofyan Antonius mengatakan, capaian kinerja Pemerintah Kabupten Donggala belum optimal. Sehingga berdampak pada penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan pengelolaan program daerah.
Pada kegiatan koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemda Kabupaten Donggala, di Kasiromu, Kamis 6 September 2018 sore itu, Sofyan Antonius meminta komitmen kepala daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan tata kelola kepemerintahan dan kinerjanya.
“Capaian kinerja Pemkab Donggala masih belum optimal. Masih jauh dari harapan yang diinginkan, opini dari WTP turun menjadi WDP, level maturitas SPIP masih level 1 dan kapabilitas APIP-nya masih berada pada level 2. Seharusnya bisa mencapai level 3 penuh. Kompetensi APIP masih belum memadai, evaluasi SAKIP B, Kompilasi data Siskeudes belum 100%, tingkat kinerja PDAM dan RSUD Kabelota juga masih belum sesuai harapan untuk berkontribusi bagi masyarakat,” kata Sofyan.
Sebagai mitra kepala daerah, lanjut Sofyan, BPKP siap membantu Pemda Kabupaten Donggala dengan berkoordinasi aktif terkait poin-poin yang harus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Donggala diminta serius dan komitmen.
Sofyan menyampaikan, opini WDP terhadap LKPD dari BPKP merupakan pekerjaan rumah buat Pemkab Donggala ke depannya.
Sementara itu, Bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, SH kepada jajaranya menekankan, dibutuhkan niat baik untuk menyelesaikan segala permasalahan di Kabupaten Donggala. Terutama soal pengendalian internal dan pengawasan dari pemerintah. Jika hal itu bisa dilakukan dengam baik, Kasman optimis semua masalah bisa diatasi.
“Informasi dari kepala BPKP sangat berguna dan bermanfaat buat kita, apalagi kita dalam rangka menghadapi pemeriksaan.Terkait dengan apa yang disampaikan ini tidak terlepas dari bagaimana sistim pengendalian internal pemerintah yang di dalamnya adalah masuk pengawasan. Jika ini bisa kita lakukan dengan baik dan strategis, ini semua tergantung dari niat,” ujarnya.
Bupati Kasman Lassa juga mengajak kepada seluruh pimpinan OPD untuk bersama- sama berkonsultasi, terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan kinerja, pengelolaan keuangan dan yang paling utama persoalan yang berkaitan dengan aset daerah.
