PALU EKSPRES, JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2018
tercatat USD 360,5 miliar atau setara Rp 5.227 triliun (kurs Rp
14.500). ULN itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral
sebesar USD 178,3 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar
USD 182,2 miliar.
ULN Indonesia pada akhir Oktober 2018 tersebut tumbuh 5,3 persen
(yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya
yang mencapai 4,2 persen (yoy).
“Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN
pemerintah dan ULN swasta,” demikian bunyi keterangan tertulis
seperti dikutip dari laman resmi BI, Selasa (18/12/2018).
Sementara itu, posisi ULN pemerintah pada akhir Oktober 2018 sebesar
USD 175,4 miliar atau tumbuh 3,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan
dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy).
Kendati tumbuh meningkat, nilai nominal ULN pemerintah pada Oktober
2018 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi September 2018
yang mencapai USD 176,1 miliar. Penurunan tersebut terutama
disebabkan turunnya posisi pinjaman dan SBN yang dimiliki oleh
investor asing.
Selanjutnya, posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2018 tercatat
tumbuh 7,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan
sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy), terutama didorong oleh
pertumbuhan ULN pada sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas
(LGA).
ULN swasta tersebut sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan
dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor LGA, serta sektor
pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut
terhadap total ULN swasta mencapai 72,9 persen, relatif sama
dibandingkan dengan pangsa pada bulan sebelumnya.
BI mengklaim ULN Indonesia tetap sehat. Hali ini tercermin dari rasio
ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Oktober
2018 yang tetap stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih
lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara lain.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka
panjang yang memiliki pangsa 86,9 persen dari total ULN. Bank
Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau
perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung
pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat
memengaruhi stabilitas perekonomian.
