PALU EKSPRES, PALU – Sejumlah kendala penanganan pengungsi mengemuka dalam forum rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemkot Palu, Selasa 29 Januari 2019.
Salahsatunya adalah fenomena terkait adanya warga yang memilih tinggal di pengungsian meski masih memiliki rumah. Sementara syarat seorang pengungsi adalah warga yang sudah tidak memiliki lagi tempat tinggal atau mengalami rusak berat.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Palu Hamsir. Dia menyebut fenomena demikian terjadi di beberapa titik pengungsian di Kecamatan Palu Utara Palu. Motifnya kata Hamsir agar warga ini mendapat bantuan logistik dan jatah hidup.
“Padahal kalau kami melihat, rumah mereka tidak rusak. Mereka ini tidak memenuhi syarat menjadi pengungsi,”ungkap Hamsir.
Ironisnya lagi kata Hamsir, warga yang memanfaatkan situasi itu justru mengajak lagi warga lainnya untuk kembali ke tenda tenda pengungsian.
Menurut dia, terhadap situasi demikian, Pemkot harusnya lebih tegas lagi dalam menetapkan kriteria pengungsi. Dengan begitu, anggaran untuk pemberian jatah hidup bisa dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran. “Kalau memang tidak layak jangan dimasukkan dalam database. Pemkot harus tegas dalam hal ini,”ujarnya.
Apalagi kata Hamsir, mengingat jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi cukup banyak. Semetara kesiapan alokasi anggaran jatah hidup sangat terbatas.
Karenanya Hamsir berharap Pemkot kembali melakukan validasi data menyaring kembali nama nama warga yang layak maupun tidak untuk ditetapkan kemudian. Agar supaya anggaran bisa digunakan secara efisien dan tersalur tepat sasaran.
“Saya kira kalau dari data yang ada itu divalidasi ulang, mungkin bisa sampai setengah kita kurangi,”demikian Hamsir.
Keberadaan warga yang tidak masuk kriteria pengungsi juga dibenarkan Kepala Bappeda Palu, Arfan. Untuk status demikian, Arfan menyebutnya dengan pengungsi tanpa sebab. Berangkat dari fenomena itu, Pemkot kata Arfan memang berencana melakukan validasi ulang.
“Kami juga temukan di lapangan adanya pengungsi tanpa sebab ini. Makanya akan ada validasi data pengungsi tahap 3. Karena data yang ada saat ini adalah data tahap dua,”kata Arfan.
Akan tetapi, mengenai kepastian waktu kapan dimulainya pendataan tahap 3, pihaknya kata Arfan menunggu informasi dari Satuan Tugas (Satgas) penahanan bencana.
Berdasarkan data pengungsi tahap 2, jumlah pengungsi yang tercatat sebanyak 40.738 jiwa dengan 11.165 kepala keluarga (KK). Berdasarkan data itu, Pemkot menurut mengalokasikan anggaran jatah hidup sebesar Rp25miliar lebih. Jatah hidup yang akan diberikan selama tiga bulan. Setiap jiwa akan diberikan Rp10 per hari serta biaya perlengkapan Rp3juta untuk setiap KK.
(mdi/palu ekspres)
