PALU EKSPRES, JAKARTA – Keluhan terkait dengan tarif tol trans-Jawa yang tinggi terus dicarikan jalan keluar. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, saat ini sejumlah opsi tengah dikaji bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) pengelola tol dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI).
Setidaknya ada empat opsi solusi tersebut. Di antaranya, memperpanjang masa konsesi jalan tol untuk BUJT. Pilihan lain adalah memberikan insentif melalui subsidi tarif langsung oleh negara, subsidi silang, atau insentif pajak.
”Nanti opsi terbaik dicari yang mana. Kalau mau diturunkan berapa, terus kompensasinya apa. Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini ketemu (solusi), baru saya laporkan ke presiden,” ujar Basuki setelah pertemuan dengan kepala-kepala BUJT di kantor Kementerian PUPR kemarin (12/2/2019).
Trans Jawa ruas Malang Pandaan (Galih Cokro/Jawa Pos)
Basuki menegaskan, tarif tol di Indonesia tergolong murah. Tidak seperti yang ramai diberitakan bahwa tarif jalan bebas hambatan Indonesia adalah yang termahal di ASEAN. Dia meminta publik untuk mengukur besaran tarif jalan tol berdasar tahun investasi. ”Benar, tarif tol di Malaysia lebih murah, tapi itu dibangun tahun berapa?” ucapnya.
Basuki mencontohkan jalan tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1984. Saat ini tarifnya Rp 200 per kilometer (km). Begitu pula tol Jagorawi yang lebih tua memiliki tarif Rp 100 per km. ”Kalau dibandingkan dengan tol baru seperti Batang-Semarang yang Rp 1.500 (per km), tentu lebih mahal,” tegasnya.
Menteri yang hobi bermain drum tersebut mengungkapkan, banyak pertimbangan pemerintah sehingga memutuskan untuk menurunkan tarif. Jika arus kendaraan masuk jalan tol dan jalur nasional sepi, ada protes dari para pedagang.
Faktor lain adalah pembagian moda transportasi. Sebanyak 95 persen kendaraan logistik tumpah ke jalan raya. Padahal, pemerintah berharap angkutan logistik lebih memanfaatkan kapal laut dan kereta api.
Direktur Operasi II PT Jasa Marga Subakti Syukur mengatakan, sebagai BUJT terbesar, pihaknya menyerahkan kebijakan kepada pemerintah. Meskipun, nanti ada dampak dalam sisi pengusahaan jalan tol.
