Prof. Zainal Abidin (kiri), Slamet Riadi Cante (kanan)
Saatnya Elit Politik Nasional Bicara Proporsional
PALU, PE- Majelis Ulama Indonesia (MUI) prinsipnya tidak melarang umat muslim ikut kembali menggelar aksi bela islam jilid III yang rencananya dilakukan 2 Desember 2016 mendatang. Namun MUI pun tetap berharap sebaiknya umat menahan diri menunggu proses hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, salahsatu kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta.
“MUI secara kelembagaan sudah mengimbau untuk tidak perlu lagi menggelar aksi dan sebaiknya menahan diri. Namun toh, jika memang tetap akan menggelar unjuk rasa itu, maka MUI berharap dilakukan dengan tertib dan tidakanarkis. Kita tunjukkan bahwa islam itu cinta damai sehingga itu menjadi contoh unjuk rasa yang positif,”harap Ketua MUI Kota Palu, Prof Dr Zainal Abidin M Ag, Senin kemarin.
Karena menurutnya, tuntutan dari unjuk rasa sebenarnya telah tercapai pada aksi bela islam jilid I, 4 November 2016 silam. Diamana pelaku dugaan penista agama, Ahok, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kini kita baiknya menunggu dan terus mengawasi proses hukum yang dilakukan Polri. Mari kita hargai dan hormati Polri yang sedang bekerja saat ini. Daripada kita buang energi yang begitu besar, saya kira energi ini kita simpan saja untuk bangun konsolidasi, mari bersatu untuk saling menguatkan kemampuan dan organisasi kita,”harap Zainal.
Sejauh ini menurutnya belum ada satupun organisasi islam yang membangun komunikasi atas rencana aksi belas islam jilid III di Kota Palu. Komunikasi ormas biasanya langsung dilakukan ditingkat MUI Sulteng.
“Jikapun nanti ada ormas yang berkomunikasi, maka kami tetap akan mengimbau untuk menahan diri. Ya kalau tetap ingin menggelar aksi, maka kamipun meminta agar berjalan dengan tertib dan tidak anarkis,”sebutnya.
Rektor IAIN Palu inipun punya pendapat lain terkait perintah bela agama yang diajarkan islam. Membela agama menurutnya memang dibenarkan dalam ajaran islam. Namun bela agama dalam bentuk unjuk rasa bukanlah satu-satunya pilihan.
Zainal mengatakan, ada baiknya juga bela agama itu dilakukan dengan berdoa. Dalam masalah ini umat muslim sebaiknya memohon agar pelaku dugaan penista agama, Ahok diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk memeluk agama islam. “Contoh yang dilakukan junjungan kita Nabi Muhammad terhadap Umar Bin Khattab. Ketika Umar mendatangi Nabi dengan maksud untuk membunuhnya, Nabi kita justru berdoa memohon Umar diberikan hidayah. Dan Alhamdulillah, Allah memberikan hidayahnya sehingga Umar Bin Khattab mengurungkan niatnya dan berbalik memeluk agama islam. Siapa tahu Ahok juga bisa kita doakan begitu,”jelas Zainal Abidin.
Setidaknya lanjut Zainal, sikap Nabi Muhammad SAW itu juga perlu diteladani sebagai bentuk bela agama, meskipun saat ini umat islam tidak lagi hidup pada zaman kenabian. Di sisi lain, Zainal berharap sebaiknya umat juga muslim fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Khususnya bagi cendikia yang menjadi kader partai politik. Sehingga kedepan, mainseat tentang lebih baik memilih pemimpin non muslim yang tidak korupsi itu bisa hilang dari pikiran umat.
Manurutnya harus dimaklumi juga bahwa SDM kader partai kalangan muslim akhir –akhir ini terbukti kurang berkualitas, tidak seperti Ahok. Sehingga untuk melawan kader baik yang terbukti tidak korupsi, umat menjadi kesulitan.
“Saya kira inimenjadi pelajaran. Mari menciptakan kader partai yang bagus walaupun kita disuguhi dengan pertanyaan tidak rasional. Misalnya kamu mau pilih pemimpin muslim korupsi atau pemimpin non muslim yang tidak korupsi. Dua-duanya tidak bisa dijawab dan memang tidak perlu dijawab karena ini pertanyaan menjebak. Sehingga seakan-akan lebih baik pilih non muslim karena tidak korupsi. Padahal masih banyak pemimpin muslim yang tidak korupsi,”pungkasnya.
Sebagai elit politik nasional, pimpinan partai politik (Parpol) harusnya sudah mulai berbicara proporsional dalam menyikapi isu politik nasional yang berkembang saat ini. Terlebih dengan adanya rencana aksi lanjutan bela islam jilid III , Jumat 2 Desember 2016 mendatang.
Demikian pendapat pengamat politik Universitas Tadulako (Untad) Palu Dr Slamet Riyadi Cante. Menurutnya, meskipun disadari ada elit politik yang juga terkait dalam kontestasi politik Pilkada DKI, namun sebaiknya para elit tersebut kini mulai mencegah situasi lebih memanas dengan statement-statement sejuk. Bukan justru mengeluarkan statement yang sifatnya memanas-manasi.
“Saya kira ini sudah saatnya mereka para elit itu bicara proporsional dan konsisten dengan isu-isu yang lebih mengarah pada kesatuan bangsa,”kata Slamet Riyadi, Minggu 20 November 2016.
Sebagai tokoh nasional, tentunya jelas Dekan FISIP Untad ini para elit tidak lagi mengeluarkan satement yang didasari kepentingan politiknya. Sebab disadari atau tidak, situasi yang terjadi dalam hal ini rancana aksi bela negara jilid III, memang merupakan moment yang sangat berpotensi untuk ditunggangi.
“Dan harus diakui bahwa memang, sudah ada skenario politik sebagai upaya dari pihak lain untuk memanfaatkan situasi itu dalam kaitannnya Pilkada DKI,”hemat Slamet Riyadi.
Pada bagian lain Slamet berpendapat, sebaiknya tidak ada lagi aksi lanjutan yang dilakukan dalam persoalan dugaan penistaan agama yang dilakukan Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama. Proses hukum atas masalah tersebut menurutnya kini sudah ditangani serius oleh Mabes Polri.
“Kita percayakan pada Polri dengan tetap mengendepankan azas praduga tak bersalah. Toh, jika nanti terbukti bersalah sudah pasti akan dipidana.Sebaiknya kita tidak perlu berlebihan menyikapi persoalan ini,”jelasnya.
Makanya lanjut Slamet, semua pihak saat ini harusnya bisa menyikapi isu politik nasional yang tengah bergulir secara proporsional, arif dan bijaksana. Namun jika memang harus kembali ada aksi lanjutan yang ingin dilakukan, maka sebaiknya tidak melakukan hal-hal anarkis yang berujung pada pelanggaran hukum.
“Sebaiknya mari kita menahan diri. Kita tunggu saja endingnya masalah ini seperti apa dan kita percayakan proses hukumnya pada institusi penegak hukum,”sebutnya.
Masih menurut Slamet, langkah safari politik Presiden RI Joko Widodo dengan mengunjungi pimpinan Parpol dan tokoh agama juga perlu diapresiasi. Hal itu terang Slamet merupakan langkah sigap Presiden untuk meminimalisir situasi yang dasarnya sudah mulai memanas.
“Kita perlu mendukung upaya Presiden Jokowi. Dan saya kira semua tokoh poltik dan agama welcome dengan upaya tersebut,”demikian Slamet. (mdi)
