Berita Hoax Jadi Ancaman Penyelenggaraan Pemilu

  • Whatsapp
berita hoaks

PALU EKSPRES, PARIGI– Salah seorang pemateri pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dr. H Muhtadin Daeng Mustafa mengatakan, berita bohong atau hoax menjadi ancaman tersendiri bagi penyelenggaraan Pemilu.

Hal itu disampaikan Dr. H Muhtadin Daeng Mustafa pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam mewujudkan pemilu 2019 bermartabat yang dilaksanakan Polres Parimo melalui Sat Binmas di salah satu hotel di Parigi, Senin 8 April 2019.

Dihadapan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh adat di Parimo ia menegaskan, bahwa agama apapun tidak suka yang namanya kebohongan.

Apalagi dalam Islam kebohongan adalah sesuatu yang bisa menyesatkan. “Bohong itu sama dengan menyebarkan fitnah,” ujarnya.

Sehingga, jika pemilu penuh dengan berita bohong yang tersebar dimana-mana, itu justru menjadi ancaman tersendiri bagi penyelenggaraan Pemilu.

Menurut dia, ada beberapa hal yang membuat berita bohong banyak tersebar di media. Salah satunya karena masyarakat sudah malas membaca.

“Ketika mendapat informasi, dia menganggap bahwa itu yang benar. Lalu kemudian itu disebar. Padahal dia tidak tahu sumbernya dari mana,” kata Muhtadin.

Begitu tersebar, orang lain yang menerima ikut menyebarkan. Apalagi jika yang menyebarkan itu adalah tokoh, sehingga yang menyebarkan merasa itu adalah sebuah kebenaran.

“Sehingga tugas kita semua, saya mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, kita perangi yang namanya berita hoax,” pintanya.

Sebab, lanjut dia, berita bohong tersebut dapat merusak. Begitu juga dengan ujaran-ujaran kebencian. Apabila tidak suka dengan seseorang tidak usah dicela.

Sehingga, diharapkan pemilu harus terlaksana dengan baik, berjalan aman, demi pemilu yang bermartabat yang adil dan berintegritas.

“Karena kita punya kepentingan terhadap suksesnya pemilu,”ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar aparat kepolisian netral, tidak memihak kepada paslon maupun partai politik (Parpol) tertentu. Netralitas aparat dan PNS sangat menentukan keberhasilan pemilu nantinya.

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan lebih kepada pendekatan persuasif. Pendekatan sosiologis kepada masyarakat. Dan tidak boleh terlalu reaktif yang nantinya akan menimbulkan reaksi masyarakat.

Pos terkait