Kadis Kesehatan Sulteng, dr. Anshayari Arsyad, M.Kes.
*Pemaparan Evaluasi Kerja 2016 dan Visi Misi 2017 Dinas Kesehatan Sulteng
PALU, PE — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat Sulteng. Meskipun beberapa indikator kesehatan masih naik turun dalam grafis dan diagram, namun tak menyurut langkah Dinkes memperbaiki.
Satu contoh indikator kesehatan pada masyarakat yaitu Umur Harapan Hidup pada manusia Sulawesi Tengah yang kini mencapai 69 tahun beda setahun dari target nasional yaitu 70 tahun. Sayangnya diangka kematian ibu dan anak serta prevalensi gizi buruk masih tinggi (baca grafis).
Tetapi kejadian itu tak melulu kesalahan Dinas Kesehatan Sulteng. Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Anshayari Arsyad, M.Kes mengatakan beberapa persoalan kematian ibu anak dan prevalensi gizi terkait pula dengan sektor lain. Misalnya tersediaan pangan yang bergizi di masyarakat yang tentunya melibatkan Badan Ketahanan Pangan, juga dinas terkait lainnya. Soal kematian ibu dan anak yang bis juga disebabkan karena keterlambatan penanganan. “Contohnya, sering terjadi pasien terlambat dibawa berobat ke rumah sakit padahal penyakit itu masih bisa disembuhkan kalau saja sejak awal disadari,” ujar Anshayari dalam acara Paparan capaian Kinerja Pemprov Sulteng 2016 dan Rencana Kerja tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Biro Humas Pemprov Sulteng, di Pogombo, Selasa 6 Desember 2016.
Selain Kadis Kesehatan, hadir pula sebagai pemateri Direktur Utama RS Undata, Dr Renny Lamadjido dan Kepala Cabang BPJS Palu, Gerry Adhikusuma.
Selanjutnya Anshayari mengatakan banyak hal, kesehatan masyarakat ini terkait dengan masih rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang berperilaku hidup bersih dan sehat berkisar hanya antara 30 sampai 38 Persen. Artinya bahwa sekira 65 persen masyarakat belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Contohnya banyak warga yang hidup tanpa kakus dan jamban.
Selain itu, akses pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang masih rendah. Bukan karena tak ada fasilitas, bukan pula karena tak ada dokter. Namun masyarakat seringkali masih lebih percaya kepada dukun dan pengobatan tradisional lainnya.
Menurut Anshayari, Keberadaan bidan di desa sangat dibutuhkan dan sejak tahun 2011-2015 prosentase desa yang memiliki tenaga bidan semakin meningkat. Pada tahun 2015 sekitar 90 persen desa telah memiliki bidan. Saat ini jumlah Puskesmas di Provinsi Sulteng sebanyak 197 buah dan tahun 2015 yang memiliki dokter sekitar 90 persen. Perkembangan jumlah Puskesmas yang memiliki dokter semakin meningkat.
Tahun 2017 nanti, pelayanan kesehatan prima menjadi prioritas untuk mewujudkan visi misi gubernur Sulteng menuju Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan Berdaya Saing. Caranya dengan lebih mengedepankan upaya preventif dan promotif. Namun tidak meninggalkan upaya kuratif, kata Anshayari.
Persoalan juga karena masyarakat banyak yang tidak tahu (tentang penyakit tertentu). “Maka, kita perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah masyarakat tahu lalu kita arahkan ke pelayanan primer,” ujar Kadis.
Kedua kata dia, salah satu bentuk pelayanan primer nantinya, pelayanan kepada masyarakat lebih bersifat kekeluargaan. Dimana Pelayanan kesehatan tidak bersifat pasif tapi proaktif ke masyarakat. “Setiap bidan yang ada di satu kelurahan sudah akan tahu keluhan dari masing-masing masyarakat,” ujarnya. Makanya, dia meminta kepada Akademi Kebidanan yang ada di Sulteng untuk memasukkan dalam mata pelajaran tentang pelayanan pendampingan. Sehingga luaran Bidan, bisa langsung menerapkan ilmu pendampingannya kepada masyarakat saat mereka mulai bekerja.
Yang ketiga, untuk menunjang pelayanan primer perlu melakukan peningkatan mutu, pelatihan SDM, sarana prasarana, berupaya pendampingan kepada masyarakat.
Dinas Kesehatan Sulteng juga telah menyediakan mobil ambulans yang setiap saat bisa diakses masyarakat melalui call centre Dinkes. Ketersediaan ambulans ini membantu masyarakat yang membutuhkan kendaraan yang bisa mengangkut pasien dari rumah ke rumah sakit. Bahkan di call centre Dinkes tersebut juga melayani pertanyaan ketersediaan kamar rumah sakit. “Dinkes tahu dimana lokasi RS yg ada kamar Kosongnya. Juga misalnya ada pasien kecelakaan bisa dihubungi ambulans untuk membawa ke RS tertentu,” tandasnya.
Bentuk pelayanan primer lainnya, adalah Dinas menyediakan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) yang siap menerima laporan masyarakat. Namun laporan itu bersifat non medis. Disediakan lima personel pengawasan di antaranya dari IDI, akademisi, non medis, eksternal dan independen.”BPRS ini memberi saran kepada pemilik Rumah sakit yaitu gubernur. Bekerjasama dengan ombudsmen untuk mencari jalan keluar dari permasalahan dan keluhan yang dihadapi masyarakat.”
Pola ini sudah mulai berjalan sepanjang 2016, sehingga Sulteng menerima penghargaan sebagai provinsi dengan 33 inovasi terbaik di Indonesia dalam pelayanan publik. (aaa)
