KETERANGAN PERS – Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto memberikan keterangan pers. Ia menilai pemerintah lamban merespons KEK sebagai pusat investasi. (foto: KIA/PE)
Pranoto: Pemerintah Agak Lamban
PALU, PE – Sekretariat Dewan Nasional KEK, menempatkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Palu, dalam zona merah alias kritis. Tiga tahun waktu yang diberikan oleh Dewan Nasional kepada Pemkot sebagai penanggungjawab KEK Palu untuk menyiapkan infrastruktur dasar, Pemkot Palu hanya mampu memenuhi 30 persen infrastruktur dasar yang disyaratkan.
Padahal empat bulan kedepan, tepatnya Mei 2017, adalah batas akhir dari tiga tahun tenggat waktu yang diberikan untuk menyiapkan infrastruktur di kawasan KEK yang berlokasi di Kecamatan Palu Utara itu.
Kondisi kritis KEK Palu, itu terungkap pada pertemuan Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, di ruang kerja gubernur, Kamis 19 Januari 2017. Pranoto didampingi Budi Santoso, Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan KEK Nasional. Ditemui seusai bertemu Gubernur, Pranoto mengatakan, kedatangan timnya, untuk memberitahukan pemerintah provinsi, bahwa April 2017 adalah batas akhir, dari tiga tahun tenggat waktu yang diberikan.
”Kami datang kesini, mengingatkan pemerintah, sisa waktunya tidak lama lagi,” katanya seusai bertemu Gubernur, Kamis 19 Januari 2017. Ditanya, kemungkinan jika April nanti Pemkot tidak mampu meningkatkan progres KEK, Pranoto enggan berspekulasi. ”Saya tidak bisa memutuskan. Itu akan dibawa di rapat Dewan Nasional KEK,” elaknya.
Namun ia mengakui, pemerintah lambat menyiapkan sarana dan admnistrasi yang disyaratkan oleh Sekretariat Nasional KEK. Pranoto mengharapkan tiga bulan kedepan dapat digunakan untuk memaksimalkan pemenuhan sarana sehingga KEK Palu dapat berfungsi optimal sebagai pusat investasi. Pada pertemuan itu juga terungkap, sejak KEK Palu disetujui tiga tahun lalu, progres yang dicapai hanya 30 persen.
Prosentase itulah yang menempatkan KEK Palu di urutan keenam dari 10 KEK di Indonesia. Peringkat ini sekaligus menempatkan KEK Palu di zona merah. Menurut Pranoto, masih ada beberapa hal yang harus dilalukan pemerintah, mengejar ketertinggalan dari beberapa KEK di Indonesia yang dinilai berhasil, seperti semangke, Sorong dan Tanjung Lesung. Misalnya soal penyerahan aset, penyertaan modal kepada Badan Pengelolah KEK yang dipimpin Mulhanan Tomboloutu serta penataan kawasan lokasi KEK. Teryata dari 100 hektar lokasi yang dicadangkan, Pemkot baru mampu membebaskan 77 hektar. Lalu ada infrastruktur pendukung, misalnya air bersih dan sarana jalan serta energi listrik.
Asisten II Setdaprov Bunga Elim Somba, ditemui seusai mendampingi Gubernur Longki Djanggola menjelaskan, pemerintah terus berkomitmen menggenjot pemenuhan sarana dan prasarana. Pemerintah Kota Palu sebagai inisiator KEK ini ungkap Elim Somba harus pro aktif mengejar ketertinggalan pada tiga bulan kedepan, sebelum akhirnya KEK Palu benar-benar diturunkan gradenya menjadi hanya kawasan industri.
Walau demikian, Elim masih optimistis kendala mendasar di KEK Palu bisa diatasi. Dengan catatan semua komponen yang terkait KEK fokus mengatasi kendala yang ada. Toh kata dia, problem yang mengganjal lebih ke soal administrasi. Saat ini
Badan Pengelola KEK sudah ada. Selanjutnya, adalah penyerahan aset dan penyertaan modal. Terkait penyertaan modal, Elim mengaku sudah mengecek ke Pemkot Palu. Anggarannya sudah dianggarkan dalam APBD Kota Palu 2017. Demikian pula penyertaan modal yang menjadi tanggungjawab provinsi mata anggarannya sudah ada. Nilainya sebesar Rp1 miliar. Dengan komposisinya, 60 persen pemerintah kota dan 40 persen pemerintah provinsi. Saat ini anggarannya ini sudah siap. Jika sewaktu-waktu ada permintaan dari Badan Pengelola, maka dana itu akan diserahkan. Menurut Elim, masalah ini tidak bisa hanya ditangani oleh provinsi. Kota Palu sebagai inisiator KEK harus mengambil peran lebih. Padahal kata dia, sejauh ini Pemkot sangat antusias mengurusi KEK ini. Belakangan, semangat itu melemah dan kini malah masuk zona kritis. (kia)
