Agenda Lobi Tiongkok Jadi Prioritas Perbaikan Ekonomi

  • Whatsapp

Pengamat pemerintahan Prof Mas’ud Said menilai tugas negara yang diemban oleh Menteri Perdagangan ke Tiongkok dan panggilan KPK keduanya adalah hal penting. Dan, karena posisi Menteri Enggar sebagai saksi, maka agenda pemberian keterangan, bisa dilakukan menunggu kembalinya dari agenda lobi di luar negeri. Penjadwalan ulang adalah hal biasa yang dimintakan.

“Mendag pasti punya pengacara, atau biro hukum Kemendag. Nah itu bisa berkomunikasi dengan KPK, sehingga tidak terjadi miss komunikasi, sehingga bisa dijadwalkan ulang, misalnya besok atau lusa setelah pulang ke Indonesia, ditentukan oleh yang bersangkutan bisanya kapan, jadi tidak ada masalah yang penting komunikasi,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan, dalam pelaksanaan tugasnya, prioritas seorang menteri adalah urusan negara. Kepergian Mendag ke China, jelas bertujuan guna memperbaiki kondisi keuangan negara yang sedang defisit. Karenanya, Johny mempertanyakan, agenda pihak-pihak tertentu yang terkesan memojokkan Menteri Enggartiasto, menomorduakan pemanggilan KPK.

“Poin intinya sih Mendag sedang upayakan memperbaiki defisit dan iklim investasi pascapilpres jangan lah urusan hukum mengganggu. Apakah yang ini penting banget sampai mengorbankan perekonomian negara. Kalau soal jadwal memang tidak bisa ya tinggal dijadwalkan ulang atau tanya ke kapan bisanya baru kirim undangan,” kata Jhonny.

Ia menyerukan, agar pihak-pihak yang sengaja memojokkan Mendag seolah tak taat hukum, tidak menjadikan hukum sebagai alat politik. Tugas utama para menteri bekerja untuk kepentingan negara. “Melaksanakan tugas yang penting dan tidak menafikan kewajiban hukum, adalah hal yang harus dilakukan. Tetapi aparat hatus melihat yang mana harus diprioritaskan jadwalnya,” tuturnya.

Lebih jauh, Sekjen NasDem ini juga menambahkan, dirinya yakin bahwa KPK bisa objektif melihat mana yang prioritas utama, dan mana yang bisa didahulukan. “Kalau dibatalkan pertemuannya (dengan Tiongkok), habis itu ada peluangnya enggak? Sebagai saksi apakah wajib. Ada banyak orang yang belum diurus (kasusnya). Apakah ini (pemanggilan) lebih penting dari (kasus) yang besar-besar dulu,” pungkasnya.

Pos terkait