“Masalahnya disitu, karena dinas PU tidak konek dengan dinas PU provinsi,”jelasnya.
Kondisi demikian tambah Syamsuddin, sudah terjadi 8 bulan lamanya. Hal inipun sudah kerap dikeluhkan namun belum mendapat respon yang berarti.
Aktivis perempuan dan anak, Dewi dalam kesempatan itu mengungkapkan, pengaduan terkait perempuan dan anak di Huntara meningkat pascabencana. Pihaknya bahkan pernah menerima dan mendampingi menyelesaikan 1 kasus aduan pemerkosaan.
Pelecehan seksual di Huntara menurut dia sangat berpotensi terjadi. Hal itu salahsatunya bisa dipicu karena fasilitas yang tidak memadai.
“Perempuan mandi di luar ruangan ini sebenarnya bisa memicu pelecehan. Karena bisa jadi, saat mandi mereka tidak sadar bisa memperlihatkan area sensitif,”katanya.
Karena itu Dewi berharap hal ini perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak terkait.
“Perlu kolaborasi lintas sektor terkait agar masalah yang dihadapi perempuan dan anak bisa antisipasi,”demikian Dewi.(mdi/palu ekspres)
