PALUEKSPRES.COM, PALU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi Penyelarasan Target Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Selasa (3/12/2024) di Hotel Best Western Plus Coco Palu.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Low Carbon Development Indonesia (LCDI), narasumber akademisi dari Universitas Tadulako, serta stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Christina Shandra Tobondo, M.T., menekankan pembangunan rendah karbon (PRK) adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aksi perubahan iklim.
“Pembangunan rendah karbon tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi GRK, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan eksploitasi sumber daya alam guna menjamin keberlanjutan kehidupan manusia. Pemerintah Sulawesi Tengah juga berkomitmen terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menuju Pembangunan Berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam RPJPD Sulawesi Tengah 2025–2045, Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan target ambisius untuk mencapai penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Penyesuaian ini sejalan dengan arahan RPJPN Nasional dan visi Indonesia Emas 2045. Indikator utama yang menjadi fokus adalah penurunan intensitas emisi GRK dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Berdasarkan data yang disampaikan, emisi netto Sulawesi Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 31,3 juta ton CO2e, turun 10,69 persen dibandingkan baseline emisi sebesar 36,99 juta ton CO2e. Target ini direncanakan akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga tahun 2045.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Penyelarasan indikator pembangunan adalah langkah fundamental agar target penurunan emisi GRK dapat dicapai secara konsisten,” tambah Christina.
Berbagai sektor menjadi fokus intervensi, termasuk pertanian ramah lingkungan, sektor energi, kehutanan, limbah domestik, dan peningkatan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim. Dalam aplikasi AKSARA yang dikelola oleh Bappenas, Sulawesi Tengah telah melaporkan 719 aksi mitigasi dari 2010 hingga 2023, dengan potensi penurunan emisi mencapai 17,82 persen dari baseline.
Kegiatan ini juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan dan strategi di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan indikator penurunan emisi GRK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk penganggaran dalam APBD.
“Melalui langkah-langkah terukur dan dukungan dari semua pihak, kami optimis Sulawesi Tengah dapat menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutup Christina dalam arahannya.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap lingkungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap program pembangunan rendah karbon ini dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga kontribusi bagi Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. (bid/paluekspres)
