Menteri Edhy Prabowo: Ada Dana Rp500 Juta untuk Kelompok Petambak

PALU EKSPRES, PARIMO- Pemerintah telah mengucurkan dana KUR sebanyak Rp 1, 39 triliun dengan bunga yang sudah diturunkan menjadi 6 persen. Kemudian pagunya ditingkatkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta.
Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat kunjungan kerja hari kedua di Parigi Moutong tepatnya di Desa Sijoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (10/6/2020).
Dana ini kata dia, dalam satu kelompok petambak untuk budi daya udang bisa memperoleh Rp 500 juta. Tidak hanya itu, Presiden bahkan memberikan dana kepada masing-masing kementerian teknis. Misalnya, dana badan layanan umum (BLU).
“Disiapkan dana segar yang bisa langsung dikucurkan kepada masyarakat binaanya karena ini kementerian kelautan dan perikanan, sehingga saya bisa mengucurkan dana pinjamanitu,” ujarnya.
“Kalau dana KUR tidak tercapai maka bisa melalui dana BLU yang bunganya hanya 3 persen. Saya tantang ke dua gubernur di hadapan kita ini, gubernur Gorontalo dan Gubernur Sulteng karena ada anggaran yang tersedia sebanyak Rp 1 triliun,” tambahnya.
Tetapi, anggaran tersebut katanya tidak bisa dicairkan lewat APBD, sehinga pihaknya hanya bisa mencairkan dana tersebut apabila pemerintah daerah bisa mengkoordinir semua nelayan baik itu budi daya maupun nelayan tangkap, membuat pabrik es, maupun membuat tambak udang dan lainnya.
Asalkan, lanjut dia, yang mengelolanya itu adalah benar-benar masyarakat nelayan, baik melalui kelompok maupun perorangan. “Selama itu diverifikasi benar adanya kami bisa kucurkan,” ujarnya.
“Jadi bapak/ibu saya datang jauh-jauh ke sini sehingga saya harapkan ini menjadi bukti bahwa hadirnya menteri di sini jika ada permasalahan bisa kita atasi,” tambahnya.
Sehingga, nantinya jika nelayan ada kekurangan maupun kesalahan diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi apalagi dipenjarakan dan hukum.
“Mereka itu kita bina, bila salah bawa alat tangakap kita kasih tau bahwa itu salah. Kemudian saat ini kami lagi membuat wacana memfokuskan untuk nelayan berpendapatan di bawah Rp 10 atau 5 juta untuk pengurusan izin tidak usah lagi diminta bayaran,” tegasnya.
Selama keamanan dan keselamatan terjamin menurut Edhy, maka izin usahanya dipermudah untuk kelancaran usaha mereka.
“Yang jelas begitu mereka sampai ke darat ikan mereka bisa terserap makanya peran pemerintah daerah sangat penting bagi mereka,” katanya. (asw/palu ekspres)