PALU EKSPRES, PALU– Wali Kota Palu Hidayat mengaku telah berupaya memenuhi kebutuhan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas di Kelurahan Petobo sesuai lokasi yang diinginkan warga setempat.
Namun upaya itu terkendala lantaran lahan dimaksud dalam penguasaan warga lain. Jika digunakan, maka warga pemilik lahan meminta ganti rugi dengan membeli lahan.
Sementara anggaran daerah terbatas untuk membayar ganti rugi tersebut. Menurut Hidayat, warga menjual lahannya dengan harga Rp450ribu permeter.
“Kita terkendala dengan tidak adanyan ketersediaan anggaran untuk ganti rugi lahan untuk huntap. Karena lahan yang dimiliki perorangan ditawarkan kepada pemkot dengan harga Rp.450.000/meter. Kita tidak punya anggaran untuk penyediaan lahan ini,”ungkap Hidayat saat bertemu Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulteng, Sabtu 25 Juli 2020.
Pascabencana jelasnya, Pemkot Palu telah mengalokasikan APBD untuk kebutuhan jatah hidup (Jadup), sarana pendidikan dan kesehatan. Kemudian perbaikan jalan dan infrastruktur yang rusak akibat gempa. Hingga mengalokasikan APBD sebesar Rp100milyar untuk membangun akses jalan di lokasi perencanaan Huntap 1, 2 dan 3. Dengan lebar jalan sekitar 4 meter lengkap dengan drainase.
Selanjutnya membangun Huntap dilahan seluas 4 hektar di Kelurahan Balaroa. Termasuk membangun jembatan 5 yang menyambung Kelurahan Tatura dan Nunu. Ini sebagai alternatif mengurai kemacetan akibat runtuhnya jembatan 4.
Oleh karena itu lanjut Hidayat, terhadap warga Petobo yang akan direlokasi, Pemkot Palu sebenarnya menawarkan tiga alternatife. Pertama relokasi ke Huntap Tondo, pembangunan Huntap mandiri bagi warga yang memiliki lahan sendiri di luar dari zona merah. Serta Huntap satelit.
“Khusus Huntap Satelite ini, Pemkot Palu memang masih belum mendapatkan lahannya,”urai Hidayat.
Sebagai wali kota, Hidayat mengaku pihaknya akan terus bekerja opimal. Meski menurutnya dia hanya bekerja sendiri. Karena itu, ia berharap dengan adanya Pansus Padagimo ,Pemkot bisa terbantu menyelesaikan problem terutama yang menyangkut nasib penyintas bencana.
“Selama ini saya berjalan sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Tetapi alhamdulilah dukungan kawan kawan dari Pansus Padagimo akan menambah semangat saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palu terkhusus nasib penyintas bencana,”demikian Hidayat.
Ketua Pansus Padagimo DPRD Sulteng, Budi Luhur menjelaskan, kehadiran Pansus Padagimo dalam rangka membantu pemerintah daerah yang terdampak bencana 28 September 2018 silam dalam menangani penyintas bencana didaerah masing masing.
“Dalam rangka mencari solusi untuk membantu memenuhi hak hak penyintas bencana di kota Palu.Khususnya para penyintas bencana di Kelurahan Petobo untuk mendapatkan Huntap yang layak,”kata Budi Luhur.
Pansus Padagimo menurutnya akan berupaya membantu pemerintah Kota Palu melobi anggaran khusus untuk penyediaan lahan huntap di Petobo. Karenanya dia berharap Pemkot memberi data terkait kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan dalam memenuhan Huntap penyintas di Petobo.
“Selanjutnya data akan kami bawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada fraksi fraksi kami di Pusat. Biar mereka yang menyampaikan langsung ke Menteri. Bila perlu jangan pulang sebelum berhasil melobi anggaran,”tambahnya.
Semtara Anggota Pansus, Hidayat Pakamundi mengajak Walikota untuk mencari solusi bersama agar hak penyintas bencana Kota Palu dapat terpenuhi.
“Ini bentuk dukungan kepada pemerintah Kota Palu dalam mencarikan solusi terhadap nasib para penyintas bencana khususnya yang belum mendapatkan Hunian tetap. Mari kita saling bertukar data agar dapat memutuskan bersama solusi terbaik untuk masyarakat kita,”jelasnya.
Selanjutnya Sonny Tandra menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Kota Palu dalam menangani Pengendalian Wabah Covid -19. Menurutnya upaya luar biasa Pemkot Palu patut diapresiasi karena dapat menekan angka penyebaran Covid -19 dikota Palu secara maksimal.
“Pemkot Palu sangat serius dan bersungguh sungguh dalam menajngani pencegahan penyebaran Covid -19, memaksimalkan enam pos kesehatan untuk cek poin adalah sebuah upaya luar biasa dan .patut kita apresiasi bersama, jujur harus kita akui Pak Walikota berhasil mengendalikan penyebaran wabah corona di Kota Palu,”ujar Sony.
Sony menyebut, sesuai informasi yang diperoleh Pansus, bahwa di Petobo saat ini ada 35 Hektar lahan yang belum memiliki Sertipikat hak milik (SHM), tetapi baru memiliki alas hak berupa SKPT ataupun Surat penyerahan.
“Kurang lebih 35 hektar tanah di Petobo yang belum memiliki SKM tetapi ada SKPT. Sayangnya ini sudah diperjual belikan kepada orang lain,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
