Plt Ketua KPU Parimo, Dirwan Korompot. Foto : ASWADIN/PE
PALU EKSPRES, PARIMO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2020.
Plt. Ketua KPU Parigi Moutong, Dirwan Korompot kepada wartawan di kantornya, Kamis (15/10/2020), mengatakan, daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU Parimo sebanyak 294.690 pemilih.
“Jadi, DPT yang kami tetapkan tadi malam sebanyak 294.690 pemilih, terdiri dari 150.410 laki-laki, dan 143.659 pemilih perempuan,” kata Dirwan, Kamis (15/10/2020).
DPT tersebut, kata Dirwan, tersebar di 23 kecamatan dan 283 desa/kelurahan, serta 902 tempat pemungutan suara (TPS).
“Jadi, dari DPS kemarin, TPS berjumlah 900 unit. Kemudian, dari perbaikan DPS saat ini ada ketambahan 2 TPS,” jelasnya.
Adapun ketambahan 2 TPS kata dia, 1 TPS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi, sedangkan 1 TPS lagi berada di Desa Pebounang Kecamatan Palasa.
Menurutnya, Desa Pebounang ini merupakan daerah terpencil. Ketambahan TPS di Desa Pebounang ini dilakukan bukan karena jumlah penduduknya melebihi dalam satu TPS, akan tetapi dilihat secara geografis. Sehingga, diberikan tambahan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.
Jumlah pemilih Parigi Moutong pada Pilkada tahun ini menurut dia, sedikitnya mengalami penurunan jika dibandingakan dengan tahun sebelumnya. Dia mengatakan, banyaknya petugas teknis yang meninggal dunia menjadi penyebab menurunnya jumlah pemilih tahun ini.
“Penduduk yang meninggal itu kurang lebih 11.654 orang. Kemudian, ada juga yang pindah domisili, menurut data Dukcapil mulai dari tahun 2018 hingga 2020 ini pindah domisili antar Provinsi dan Kabupaten sekitar 18.111 pemilih,” jelasnya.
Mengenai hal tersebut, ia mengaku, untuk tahun 2020 KPU belum melakukan rincian terhadap jumlah masyarakat Parimo yang berpindah domisili ke luar provinsi lain maupun kabupaten.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mencapai target nasional, pihaknya berupaya menggerakkan penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi. Meskipun di masa pandemi Covid-19, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.
