PALU EKSPRES, PALU– Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) membentuk Persatuan Kepala Dinas (Perkadis) Keluarga Berencana (KB).
Anggotanya adalah seluruh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) seluruh kabupten/kota se Sulteng.
Kepala Perwakilan BkkbN Sulteng, Maria Ernawati menjelaskan tujuan utama pembentukan forum ini adalah untuk mempermudah komunikasi dalam rangka menyukseskan secara bersama program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
“Mempermudah komunikasi. Jika ada kendala di lapangan, ada satu komunikasi intens dari BKKBN Sulteng bersama Perkadis. Masalah yang ada tentunya Perkadis itu segera mengatasi, atau kita harus konsultasikan,”kata Maria Ernawati, Kamis 5 November 2020.
Dia menjelaskan, pembentukan Perkadis KB dilaksanakan sebagai tindaklanjut Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Dimana adanya keharusan membentuk organisasi di daerah untuk bersinergi dalam menyukseskan atau menangani program Bangga kencana.
“Sebagai implementasi dari UU itu, maka kita membentuk satu persatuan kepala dinas program bangga kencana di Sulteng. Dalam peraturan itu memang menyebutkan adanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus berbuat apa, tetapi disana juga akan menyebutkan satu singkronisasi program,” jelasnya.
Ia menambahkan, icon program BKKBN adalah bangga kencana dengan tiga pilar. Yaitu, pogram pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Forum Perkadis ujarnya dibentuk dengan melibatkan seluruh kepala DPPKB kabuoten/kota. Karena pada dasarnya, OPD KB inilah pelaksana di lapangan.
“Kami tidak bisa setiap hari menjangkau atau memonitor 13 kabupaten/kota di Sulteng. Jadi mereka ini yang bergerak, melaporkan dan mengupayakan percepatan dari program bangga kencana,”jelasnya lagi.
Rapat pembentukan Perkadis KB lanjutnya digelar secara virtual belum lama ini. Seluruh kepala DPPKB sepakat menunjuk Kepala DPPKB Kabupaten Poso, dr Jani Moula sebagai ketuanya.
