PALU, PE – Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu pengusung dan pendukung Cawagub Sulteng angkat bicara soal kisruh terkait pengganti almarhum Sudarto itu.
Itu terkait pernyataan Wakil Ketua II, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Sulteng, Sayutin Budianto Tongani, yang menyebut PAN mangkir dalam pertemuan kesekian kali ketika musyawarah mufakat penetapan dua Cawagub pada 14 Februari lalu.
Pernyataan Wakil Ketua II Gerinda Sulteng itu diprotes keras Ketua DPD PAN Kota Palu, Irfan Nouk.
Kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/2) Irfan memprotes dan menolak kata ‘mangkir‘ yang diarahkan pada partainya.Menurutnya mangkir adalah istilah yang lebih tepat digunakan dalam sebuah proses hukum.
Sementara musyawarah yang dilakukan oleh empat parpol pengusung Cawagub Sulteng adalah sebuah bagian dari mekanisme politik atas perintah undang-undang. “Kita semua kedudukannya sama. Parpol pengusung. Bukan atasan bawahan. Atau, kami ini bukan tersangka yang tertuduh dan kemudian dikatakan mangkir karena tak memenuhi panggilan penyidik. Itu kata yang tidak bagus,” tandasnya.
Dia kemudian lanjut menjelaskan ketidakhadiran pimpinan tertingginya di Sulteng, Oskar R Paudi pada saat rapat 14 Februari itu, bukan tanpa alasan dan itu sudah disampaikan sebelumnya dalam forum.
“Tanggal itu kita sedang Muswil setelah Musda. Dan, kita sudah sampaikan secara resmi bahwa kita tidak bisa hadir di saat itu karena sedang Muswil,” kilahnya.
Menurutnya, pernyataan Wakil Ketua II Gerindra Sulteng itu, Sayutin Budianto Tongani justru sangat terkesan sarat unsur politiknya. Dia mewanti-wanti agar tidak memperkeruh suasana politik di Sulteng dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena bisa berdampak luas.
“Janganlah mempolitisasi isu Cawagub ini. Biarkanlah ini ditempuh sesuai mekanismenya yang diatur dalam undang-undang. Tidak perlulah harus membuat pernyataan yang justru memperkeruh,” ujarnya.
Dia mengajak semua pihak khususnya parpol pendukung dalam bursa Cawagub ini akan lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada sebuah posisi dan kekuasaan.
‘’Jangan sampai kita seperti beberapa daerah di Indonesia yang sampai saat ini tak punya Cawagubnya karena ketidakkompakan parpol pengusung untuk mengusung. Mari kita belajar dari itu. Misalnya di Sumatera Barat, dia Bogor yang terkena kasus korupsi. Sampai sekarang kan tidak ada Wagubnya,” ujarnya.
