Peningkatan indeks kebebasan sipil di Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu dekade atau dalam era Pak Longki, menunjukkan keberhasilan dari pemerintah dalam merawat dan menjaga kebebasan sipil di wilayah ini. Indeks kebebasan sipil yang meningkat tersebut juga telah mendorong kerja sama dan persaudaraan masyarakat untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Bahwa Provinsi Sulawesi Tengah begitu beragam latar masyarakat, baik itu etnis, budaya, kelompok dan agama adalah realitas yang harus dijaga dan disyukuri. Perbedaan tersebut telah memberi wahana untuk saling mengenal, saling menghormati, saling belajar, saling menyempurnakan dan saling melayani untuk memperkuat pembangunan toleransi dan kemajuan wilayah ini. Keberagaman menjadi modal wilayah ini untuk maju. Dan keberagaman itu patut untuk terus dijaga. Pembinaan umat beragama, yang mendapat prioritas utama dalam pemerintahan era Pak Longki, memegang peran penting dalam meningkatkan indeks kebebasan sipil di wilayah ini. Dan sepengetahuan saya pemerintah di era Pak Longki tidak pernah mengeluarkan peraturan atau kebijakankebijakan publik apa pun yang mengatur bagaimana keyakinan atau paham keagamaan seseorang harus dijalankan. Kebebasan sipil itu juga diperkuat dengan kebebasan masyarakat sipil di wilayah ini dalam melindungi hakhak dan kebebasan sipil yang telah terjamin secara konstitusional.
Meningkatnya indeks kebebasan sipil dengan kategori baik di era Pak Longki memiliki nilai impresi bahwa pemerintah toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi ditengah masyarakat. Tingkat toleransi yang tinggi diperlukan mengingat perbedaan yang memungkinkan kenyataan konflik kepentingan di antara masyarakat. Dalam konteks ini, hemat saya, patut diperhatikan kenyataan bahwa kualitas kebijakan publik yang muncul di era pak Longki, menyangkut kebebasan sipil, banyak dipengaruhi oleh derajat toleransi politik. Maksud saya bahwa sebagai pemimpin, Pak Longki bila tidak toleran akan dapat saja membuat kebijakan publik yang “membelenggu” kebebasan sipil masyarakatnya. Karena menurut Burton et al (1995) bahwa seseorang karena posisi politisnya yang strategis, dapat membawa perubahan politik secara reguler dan substansial.
