Wabup Parimo: Pemda Kesulitan Tertibkan Aktivitas PETI, Pengusaha Bekerjasama dengan Oknum

  • Whatsapp
Badrun Nggai. Foto: Aswadin/PE

PALU EKSPRES, PARIMO– Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo)  Badrun Nggai  mengakui  Pemerintah Daerah agak kesulitan menertibkan aktivitas tambang illegal di daerah ini.

“Untuk tambang ini agak susah juga,” kata Wabup Parimo saat mendampingi rombongan Wakil Gubernur Sulteng yang berkunjung ke Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parimo, Kamis (6/5/2021).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, belajar dari kasus PETI di Buranga beberapa bulan lalu, sehingga disepakati bahwa seluruh tambang ilegal harus dihentikan tetapi keputusan itu tidak dipatuhi.

“Yang susahnya pengusaha bekerjasama dengan oknum- oknum,” kata Wabup.

Untuk itu katanya,  Pemda sudah membentuk Satgas berdasarkan Undang – Undang lingkungan Hidup. “Saya akan membuat kesepakatan dari seluruh kepala desa bahwa ke depan tidak ada lagi tambang ilegal di wilayah Parimo,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr. H. Rusli Dg Palabbi menegaskan agar PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa  (PT. KNK)  menghentikan aktivitasnya di wilayah pertambangan emas di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu,  Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

“Saya tegaskan agar PT. (PT. KNK)  untuk memberhentikan operasi, kalau tetap operasi itu Ilegal,” kata Wagub Rusli saat berkunjung ke Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parimo,  Kamis  (6/5/2021).

Kunjungan Wagub  bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Sony Tandra, Wakil Bupati Parimo Badrun Ngai tersebut untuk untuk melihat Pencemaran Air di Bolano Lambunu akibat pencemaran Tambang Emas Ilegal  di Desa Kota Nagaya Kecamatan Bolano Lambunu.

Permintaan penghentian operasional tersebut kata Wagub Sulteng, karena PT. KNK belum memiliki Rencana Kerja anggaran Biaya (RKAB) walau pada prinsipnya sudah memiliki izin operasional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulteng, Sandra Tobondo, menambahkan bahwa perijinan PT. KNK  sudah ada dan ijinnya sudah diterbitkan tetapi RKAB  belum ada.  Hal ini juga disampaikan oleh perwakilan Dinas ESDM Sulteng yang ikut bersama rombongan  Wagub Sulteng. (bid/palu ekspres, biro adm pimpinan)

Pos terkait