Morowali, PaluEspres.com – Ketika permintaan global terhadap kendaraan listrik melonjak, wilayah terpencil di Sulawesi Tengah menjelma menjadi pusat industri yang mendefinisikan masa depan transisi energi dunia. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sebuah kawasan industri terintegrasi yang dikelola oleh konsorsium perusahaan Indonesia dan Tiongkok seperti Tsingshan Group dan Bintangdelapan, memproduksi nikel dalam volume besar, bahan baku utama untuk baterai lithium-ion.
Namun di balik pertumbuhan ekonomi dua digit dan sorotan investor global, warga lokal dan aktivis lingkungan memperingatkan bahwa Morowali sedang menghadapi kerusakan sosial dan ekologis yang dalam dan belum terukur sepenuhnya.
Menurut laporan Forest Watch Indonesia (2024), lebih dari 36.000 hektare hutan di Sulawesi Tengah telah hilang akibat perluasan izin tambang nikel sejak 2010. Laporan tersebut menyoroti deforestasi masif di Bahodopi dan Bungku Timur, yang tidak hanya menghilangkan penyangga air tanah, tetapi juga memicu longsor dan banjir bandang.
Sebuah studi kolaboratif oleh Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako (2023) menemukan bahwa kandungan arsenik, merkuri, dan kromium-6 dalam air sungai dan sumur warga di sekitar kawasan IMIP berada di atas ambang batas WHO. Air sungai yang dulunya digunakan untuk irigasi dan konsumsi kini berubah warna menjadi coklat pekat akibat limpasan limbah dan tailing dari fasilitas pemurnian.
“Kami tidak bisa lagi menanam padi karena air irigasi sudah bercampur lumpur merah,” ujar Alim, seorang petani dari Desa Fatufia. “Anak-anak kami sekarang sering sakit kulit dan batuk, tapi tidak ada yang datang membantu.”
IMIP mempekerjakan lebih dari 70.000 orang, termasuk ribuan pekerja asal Tiongkok yang direkrut melalui skema kerja sama bilateral. Namun kondisi kerja di dalam kawasan tersebut menjadi perhatian internasional sejak insiden ledakan tungku smelter pada Desember 2023 yang menewaskan 21 pekerja dan melukai puluhan lainnya (The Guardian, April 2024).
Dalam laporan Wired Magazine (2024), sejumlah pekerja mengaku bekerja hingga 12 jam per hari tanpa hari libur, dengan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi dan minimnya akses terhadap perlindungan hukum atau serikat buruh.
“Kami bekerja dalam panas luar biasa. Kalau pingsan, hanya diganti pekerja lain,” ungkap seorang pekerja lokal yang meminta anonimitas. “Gaji kami cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk hidup sehat.”
Transisi besar-besaran ke ekonomi ekstraktif ini juga menimbulkan gesekan sosial yang tajam. Laporan WALHI Sulawesi Tengah (2024) mencatat bahwa lebih dari 1.200 keluarga kehilangan lahan pertanian akibat perluasan tambang dan jalan industri tanpa kompensasi adil. Beberapa masyarakat adat yang tinggal di pesisir juga dilaporkan mengalami pemindahan paksa.
Sementara itu, data BPS menunjukkan bahwa meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Morowali tumbuh 13,5% pada 2023, angka kemiskinan hanya menurun tipis dari 13,7% menjadi 13,3%, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menyentuh lapisan masyarakat bawah secara merata.
“Harga tanah di sini naik karena spekulan industri, tapi kami tidak lagi punya tanah untuk ditanami,” kata Fatimah, petani lada yang lahannya dibebaskan pada 2022. “Hilirisasi ini membunuh petani.”
Ironisnya, kawasan industri nikel yang bertujuan mendukung transisi energi global justru bergantung pada PLTU berbasis batu bara. IMIP memiliki lima pembangkit captive coal-fired yang menghasilkan lebih dari 1,000 megawatt, menyuplai energi murah untuk operasional smelter.
Data dari Global Energy Monitor (2023) menyatakan bahwa emisi karbon dari kawasan industri Morowali setara dengan 4 juta ton CO₂ per tahun—setara dengan emisi tahunan seluruh kendaraan di Jakarta.
“Ini paradoks hijau. Dunia ingin baterai bebas emisi, tapi proses produksinya sangat kotor,” ujar Yuyun Ismawati, Direktur Nexus3.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan mengaudit seluruh kawasan industri nikel pada awal 2024. Namun hingga pertengahan 2025, laporan audit tersebut belum dirilis. Beberapa perusahaan teridentifikasi beroperasi di luar izin AMDAL, dan dumping limbah masih marak.
Laporan investigatif Kompas (2025) menemukan bahwa dari 14 perusahaan tambang di Morowali, hanya 3 yang memiliki pengolahan limbah aktif dan hanya 1 yang melaporkan hasil emisi secara terbuka.
Sementara pemerintah pusat mendorong hilirisasi sebagai strategi nasional, tekanan dari pasar internasional mulai mendorong perbaikan. Tesla dan LG Energy Solution, dua pengguna utama nikel Indonesia, disebut tengah mengevaluasi jejak ESG dari rantai pasok mereka.
Beberapa investor asing kini menyertakan klausul keberlanjutan, mendorong perusahaan seperti Vale Indonesia dan Huayue Nickel untuk mulai menggunakan pembangkit energi baru terbarukan dalam proyek mereka.
“Jika Indonesia ingin tetap jadi pemain utama, maka industri nikelnya harus memenuhi standar internasional,” ujar Dr. Laksmi Prasvita, ekonom lingkungan dari UI. “Bukan hanya bicara profit, tapi juga hak asasi, lingkungan, dan masa depan daerah tambang.”
Morowali kini berdiri sebagai simbol globalisasi sumber daya—sebuah tempat di mana ambisi industri tinggi bertemu dengan kenyataan lokal yang kompleks. Di tengah sorotan dunia terhadap energi hijau, suara dari desa-desa di Morowali mengingatkan bahwa transisi energi seharusnya tidak hanya bersih dari karbon, tetapi juga adil bagi manusia dan bumi. ***
