PALUEKSPRES,JAKARTA — BEM Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengkritik Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent serta Ketua DPR Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Predikat The King of Silent diberikan BEM KM Unnes karena menilai Ma’ruf menihilkan eksistensi dirinya di muka publik. Serta tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang, dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara. Khususnya di masa pandemi saat ini.
Bagi BEM KM Unnes di tengah pandemi Covid-19 posisi Wakil Presiden harusnya bisa mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.
Lingkaran Wakil Presiden Ma’ruf Amin langsung merespons postingan BEM KM Unnes yang dimuat di akun Instagram dan Twitter mereka. Masduki Baidlowi selaku juru bicara Wakil Presiden menyampaikan Ma’ruf Amin sudah melihat postingan tersebut.
“Reaksi (Ma’ruf Amin, Red) biasa-biasa saja. Ketawa-ketawa saja,” kata Masduki Rabu (7/7) sore seperti dikutip dari Jawapos. Dia menegaskan Ma’ruf Amin tidak marah dengan postingan tersebut. Menurut Masduki, Ma’ruf Amin bukan tipe orang yang pemarah. Bukan tipe orang yang marah kalau dikritik.
Soal isi kritikan tersebut, Masduki mengatakan tidak jadi persoalan. Dia juga menegaskan Ma’ruf tidak pernah menggunakan jaringan buzzer untuk menangkis tudingan miring terhadap dirinya.
“Beliau itu profil seorang ulama. Kealiman beliau saya tahun betul,”jelasnya. Masduki mengatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan terus bekerja sesuai dengan tugasnya dan urusan penilaian ada di tangan yang Maha Kuasa.
Soal sikap kritis mahasiswa yang belakangan bermunculan dan menyasar petinggi negara, Masduki mengatakan tidak perlu dipersoalkan.
“Kita juga pernah menjadi mahasiswa. Salah satu (ciri mahasiswa, Red) daya kritisnya. Kritik terhadap keadaan itu syarat mahasiswa dengan independensinya,” tuturnya.
Meskipun begitu Masduki menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar Ma’ruf Amin disebut tidak bekerja. Dia menegaskan bahwa tugas Wakil Presiden bahkan Presiden itu bukan eksekutor sebuah kebijakan. Urusan eksekutor atau pelaksana kebijakan ada di kementerian dan lembaga.
