Rachmat menyebut, beberapa faktor yang menguatkan yakni memiliki integritas dan kredibilitas tinggi. Memegang teguh komitmen untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, serta menentang keras perilaku yang merugikan rakyat seperti korupsi, kolusi dan, mafia pangan.
“AAS punya pengalaman dalam pemerintahan. Bahkan di periode beliau menjadi Mentan, Indonesia mampu melakukan swasembada pangan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, memberantas mafia pangan, dan sejumlah prestasi lainnya yang diakui dunia internasional,” papar Sekjen Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto (KKTJ) ini.
Selain itu, lanjut Rachmat, AAS juga memiliki modal ekonomi yang sangat mapan, sehingga tidak perlu tergantung kepada oligarki untuk pembiayaan kontestasi politiknya nanti.
Hal senada diungkapkan pengusaha nasional yang juga Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Timur, Annar Salahuddin Sampetoding.
Annar menilai Amran AAS adalah sosok pekerja kerja keras, pemikir produktif, dan berintegritas dalam mengemban amanah dimanapun posisinya.
Untuk itu Annar meminta tokoh-tokoh Sulsel mendukung AAS maju sebagai pemimpin nasional.
Bahkan Presiden Director Siner Group itu berharap tokoh senior sekaliber Jusuf Kalla dan Aksa Mahmud mau mendukung AAS di Pilpres.
“Saya yakin AAS mampu dan tidak akan membuat malu Pak JK dan Aksa jika mendapat amanah menjadi Cawapres,” tutur Annar Sampetoding di Makassar, Jumat (27/8/2021).
Sebelumnya, Dr Sawedi Muhammad, Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyatakan, jika memang AAS benar-benar serius ingin bertarung di panggung Pilpres, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukannya secara paralel.
Pertama, komunikasi personal dengan elit partai, terutama PDIP sekaligus tukar pikiran mengenai perkembangan politik mutakhir, tantangan yang dihadapi parpol dan kontribusi positif yang bisa dilakukan menghadapi masalah bangsa yang semakin kompleks.
Kedua, lanjut Sawedi, AAS harus mempersiapkan gagasan dan visi kebangsaan baik dari aspek ekonomi, politik, hankam, sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi dan lingkungan serta kebijakan luar negeri.
