Untuk DPRD Palu sendiri, total gaji yang diterima setiap bulan mencapai kurang lebih Rp36juta.
Meski memang dari gaji itu seorang anggota harus mengeluarkan kontribusi untuk partai dan biaya lain-lain untuk konsituen secara rutin
Akan tetapi gaji tersebut bagi dia sudah cukup besar untuk membiayai kehidupan sehari-hari bersama keluarga.
Maka dari itu, ia berhemat dana Pokir sebaiknya tidak lagi sekedar diperuntukan pada kegiatan fisik infrastruktur.
“Anggaran Pokir memang hak Anggota DPRD yang diatur Undang-Undang. Tapi juga ada hak masyarakat disitu,” katanya.
Marcel mengaku, Pemkot Palu berencana mengalokasikan dana Pokir bagi DPRD Palu pada tahun 2022.
“Kalau itu memang diakomodir maka saya pribadi akan mengalihkan dana Pokir itu sebagai modal usaha untuk pengembangan kelompok perikanan dengan pola bioflog,” pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
