Pembebasan Lahan Politeknik KP dan TPI di Parimo Belum Dibayarkan, Ini Kendalanya

  • Whatsapp
Kepala Bidang Pertanahan, Dinas PUPRP Parimo, Rinaldi. Foto : ASWADIN/PE


PALUEKSPRES, PARIMO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) memastikan pembebasan lahan pembangunan gedung Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan diselesaikan pada tahun ini.
Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, Rinaldi mengatakan, pembebasan lahan pembangunan gedung Kampus Politeknik Kelautan (KP) berlokasi di Desa Poli, Kecamatan Tinombo Selatan, telah diproses pihak DPUPRP.
Namun, masih terkendala dengan appraisal sehingga belum memenuhi persyaratan pembayaran. “Seluruh anggaran pembebasan di dua lokasi ini telah dianggarkan oleh pemerintah, tahun ini akan kami bayarkan namun ada beberapa persyaratan yang sedang dilengkapi,” kata Rinaldi kepada wartawan di kantornya, Jumat (1/10/2021).
Menurutnya, meskipun lahan itu telah memiliki sertifikat, proses pengkajian penetapan harga tetap harus dilakukan. Sebab, berdasarkan aturan pemerintah dan pemilik lahan tidak dapat melakukan penetapan itu.
Sehingga, kata dia, pengkajian harus dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), untuk menentukan nilai ganti kerugian layak dan pantas diberikan. “KJPP sudah melakukan pengkajian dan survei lokasi, dan nilainya sudah ditetapkan,” sebut Rinaldi.
Kata dia, proses pembayaran belum dilakukan karena kontrak pemerintah daerah dengan KJPP yang belum terikat dalam kontrak. Sebab, resume dari hasil kajian mereka masuk dalam bagian dari dokumen pembayaran.¬†“Jadi, jangan sampai belum kami berkontrak dengan KJPP tapi sudah dibayar. Dikhawatirkan produk hukum yang dikeluarkan KJPP belum bisa mengikat kita. Jadi saya sangat hati-hati,” ungkapnya.
Sementara, untuk lahan TPI di Desa Silabia, Kecamatan Tinombo, prosesnya telah dilakukan dan tahun ini dipastikan akan dibayarkan. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dana senilai Rp 325 juta untuk pembebasan lahan di Desa Poli, dan Rp 50 juta untuk lahan di Desa Silabia.
Dia mengatakan, pada tahun ini juga pihaknya telah menyelesaikan angsuran pembayaran pembebesan lahan di tahun sebelumnya. Menurutnya, proses pembayaran bertahap yang dilakukan pihaknya itu, telah berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pemilik lahan.
“Tahun 2022 kami belum programkan lahan mana saja dibebaskan, sebab permintaan pembebasan itu dari OPD teknis, bukan menjadi keinginan kami,” ujarnya. (asw/paluekspres)

Pos terkait