PALUEKSPRES, PALU– Warga di Perumahan Dosen (Perdos) Untad Palu mengeluhkan soal mekanisme pengangkutan sampah menyusul terbitnya aturan wali kota Palu tentang pengangkutan sampah.
Penanganan sampah saat ini yang langsung ditangani oleh masing-masing kelurahan justru menimbulkan masalah baru. Sampah menumpuk di depan rumah warga karena belum diangkut oleh armada pengangkut sampah.
Padahal sistem pengangkutan sampah di Perdos Untad sudah berjalan 5 tahun dan berlangsung dengan lancar dan relatif tak ada keluhan dari warga setempat.
“Selama ini warga aman-aman saja. Warga bayar 50 ribu tiap bulan. Hasilnya dibagi untuk pengangkut, pemilik motor Kaisar dan untuk kas masjid,” ujar salah seorang warga Perdos ke media ini, beberapa hari lalu.
Sayangnya, sekonyong-konyong muncul aturan Wali kota Palu tentang pengangkutan sampah. Terlebih lagi, rapat dengan Lurah Tondo melarang pengangkutan sampah swadaya warga sejak 1 Februari 2022. Sejak itu, sampah swadaya warga Perdos tak diangkut, sedangkan angkutan sampah dari Pemerintah Kota Palu juga tak bekerja.
Selain itu, para pengangkut sampah yang sebelumnya menangani sampah di wilayah Perdos Untad, kini tak bekerja dan mereka kembali memulung sampah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah (Kabid PS) DLH Kota Palu Hisyam Baba ketika dikonfirmasi persoalan tersebut, malah balik bertanya di lokasi mana tepatnya di Perdos, sampah warga menumpuk.
Ia menjelaskan, penanganan sampah oleh pihak kelurahan, seharusnya sudah meng-cover setiap RT. Namun jadi pertanyaan, apakah pihak kelurahan sudah mengumpulkan seluruh ketu RT dan RW nya untuk mensosialisasikan jadwal pengangkutan sampah masing-masing RT.
“RT nya sudah sampaikan tidak jadwanya. Berarti Lurahnya belum kumpul RT nya untuk menyampaikan jadwal pengangkutan sampah setiap RT nya,” kata Hisyam.
Menurut Hisyam, jika pihak kelurahan sudah mengumpulkan seluruh ketua RT dan RW di wilayahnya, tentunya akan ada umpan balik dari setiap RT, sekaitan aspirasi warga soal system pengangkutan sampah.
“Ketika mendapat persetujuan (dalam rapat dengan ketua RT), itu yang kemudian dilaksanakan lantas dikordinasikan dengan DLH. Perumahan mana yang kurang, blok mana yang tidak bisa dijangkau. Lantas difungsikan lagi kaisar,” kata Hisyam.
