PALUEKSPRES, TOLITOLI– Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Tolitoli yang melakukan mosi tak percaya terhadap DPP terkait Surat Keputusan (SK) pergantian ketua DPRD Kabupaten Tolitoli, diminta keluar dari kepengurusan partai.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Iman Sudirman dalam menanggapi aksi unjuk rasa sekelompok massa ke DPRD Tolitoli, untuk menolak dilakukan rapat paripurna penetapan SK pergantian ketua DPRD Tolitoli dari Randi Saputra kepada ketua DPC PPP terpilih Muhamad Saleh.
” Jika ada kader PPP yang melakukan mosi tidak percaya terhadap DPP dan Ketum dipersilakan keluar dari PPP,” tegas sekretaris DPW PPP Sulteng, Iman Sudirman kepada wartawan.
Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) ketua DPRD Kabupaten Tolitoli diterbitkan pihak DPP tentunya sangat mendasar. Pelanggaran yang dilakukan pihak ketua DPRD Tolitoli sehingga berujung PAW menyangkut adanya ketidakhadiran dalam rapat-rapat di DPRD. Dan, yang paling fatal ketidak sepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemda) yang membuat program menjadi tidak jalan, sehingga bisa menghambat pembangunan di daerah itu.
” Bahkan di DPRD Tolitoli pernah terjadi ketua DPRD melempar palu dalam rapat dengan pihak Pemda, inikan menjadikan evaluasi di PPP,” tekan Sekretaris DPW PPP Sulteng.
Soal kepemimpinan DPW, yang didiksikan pada aksi sekelompok orang bukan dari kader PPP karena tidak membawa atribut partai tapi mengaku simpatisan, bahwa Rahman Buding tidak benar terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Provinsi Sulteng.
” Dalam Muswil itu memilih tim Formatur untuk bermusyawarah bersepakat siapa-siapa yang akan mengurusi DPW berikutnya, jika satu orang PO tidak bersepakat, maka kepemimpinan DPW ditentukan pihak DPP,” jelas Iman Sudirman.
Dalam aksi yang terjadi di DPRD Tolitoli yang mengatakan Rahman Buding terpilih sebagai ketua DPW PPP merupakan penggiringan opini sesat. Demikian halnya terkait kepemimpinan DPC PPP Kabupaten Tolitoli.
“Kepemimpinan DPW dan DPC PPP yang terpilih itu mendapat SK sejak 30 Agustus 2021 dan dilantik Maret 2022,” terangnya.
