Artinya, hanya orang islam saja yang boleh memimpin di negara ini. Atau secara kontes kepemimpinan lokal, hanya etnis Kaili saja yang memimpin di Kota Palu dengan menegasikan etnis yang lain, ini kemudian yang membahayakan.
Jadi siapapun yang melakukan gerakan politik yang mencoba ingin memaksakan politik identitas dengan menegasi atau meniadakan perbedaan dengan yang lain, ini bertentangan azas Bhineka Tunggal Ika.
Padahal Islam datang ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga, bila ada yang mencedarai bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, itulah politik identitas sebenarnya. Jadi agama Islam sebenarnya menolak politik identitas. Allah SWT pun menghargai keberagaman.
“Jadi siapapun yang mencoba menegasi keberagaman menjadi keseragaman, itulah politik identitas dan bisa menimbulkan kehancuran bagi bangsa ini,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri paparan materinya, Prof Lukman Thahir menegaskan, dalam istilah agama, ikhtilafi (perbedaan) adalah rahmat. Dan, ini yang harus ditanamkan pada diri masing-masing, terutama pada setiap individu yang hadir pada kegiatan hari ini.
“Kita lah yang bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi, bukan hanya tanggung jawab KPU karena ini adalah jati diri bangsa. Karena kalau tidak dilakukan akan membahayakan bagi keberlanjutan kehidupan bangsa ini,” imbuhnya menutup paparan materinya. (bid/paluekspres)
