“Kata Pemprov, mereka tidak mungkin akan menggelontorkan anggaran sebanyak itu dalam satu tahun. Dan tentunya harus bertahap,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, baik eksekutif maupun legislative diharapkan dapat bersama-sama memperjuangkan hal tersebut. Baik menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi maupun Kabupaten, supaya persoalan kemiskinan di daerah ini dapat dituntaskan.
“Tapi kendalanya ada di KAT, karena mereka tinggal berpencar di atas gunung sana. Namun, kalau kita berpikir secara bertahap, maka langkah yang paling tepat adalah membuka akses,” ujarnya.
Namun, sebelum pembahasan di tingkat Pansus DPRD, pihaknya secara internal telah melakukan rapat kerja, yang menghasilkan kesepakatan untuk menindaklajuti LHP – BPK tersebut.
Dia juga membenarkan, bahwa Kabupaten Parigi Moutong dengan angka kemiskinan tertinggi secara jumlah jiwa. Namun, secara persentase hingga dari kurang lebih 18 persen, sekarang telah mengalami penurunan hingga 14,63 persen dari jumlah penduduk.
Bahkan, menurutnya angka tersebut mengalahkan tiga Kabupaten di Sulteng. Yakni, Kabupaten Donggala, Tojo Una una dan Kabupaten Poso.
” Jadi kita sekarang, bukan yang tertinggi angka kemiskinan dari segi persentase,namun masuk kategori sedang,” ujarnya. (asw/Palu Ekspres).
