“Langkah itu, antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan,” ungkapnya.
Pada dasarnya, Wapres sepakat apabila ada tuntutan masyarakat agar Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, apabila tuntutan tersebut untuk tidak membayar pajak, dia menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang tidak benar.
“Jangan sampai orang [tidak mau] membayar pajak, saya kira itu tidak tepat,” tegasnya Wapres soal anti bayar pajak.
Gaya Hidup Mewah Oknum Pejabat Pajak
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers yang diselenggarakan Jumat (24/2) pagi, mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II.
Pencopotan tersebut dilakukan karena Rafael Alun Trisambodo atau RAT akan menjalani proses pemeriksaan harta dan kekayaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Namun gaya hidup mewah oknum pejabat pajak ini juga mendapat sorotan masyarakat. Rupanya tidak hanya Rafael Alun Trisambodo, tapi juga pada pejabat Ditjen Pajak lainnya, termasuk Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo beberapa kali tertangkap kamera mengendarai motor gede (moge) bersama klub BelastingRijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar seperti dilansir BBC.com.
BelastingRijder merupakan kalimat bahasa Belanda. Belasting bermakna pajak, sementara rijder berarti pengendara.
Hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara melalui media sosial Instagram.
Sri Mulyani memerintahkan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, untuk mengklarifikasi aktivitasnya dengan motor gede.
“Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN,” kata Menteri Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Minggu (26/02).
Menteri Sri Mulyani juga meminta klub BlastingRijder DJP dibubarkan karena gaya hidup mengendarai moge dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat, dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai Ditjen Pajak.
Menurut Sri Mulyani, mengendarai dan memamerkan moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik menyikapi gaya hidup mewah oknum pejabat pajak tersebut.
