Parimo Peringati Hari Jadi Ke-21 Tahun

  • Whatsapp
Suasana upacara Hut Parimo ke 21 tahun dihalaman kantor Bupati, Senin (10/4/2023). Foto - Diskominfo.

Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, memperingati hari jadi ke 21 tahun, berlangsung di halaman Kantor Bupati, Senin (10/4/2023).

Hari ulang tahun Kabupaten ke 21 tahun ini, Wakil Bupati Badrun Nggai bertindak selaku Inspektur upacara.

Badrun Nggai dalam sambutannya mengatakan, bahwa pembangunan di Parigi Moutong dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dan patut syukuri.

Baca juga : Tiga Tahun Absen, Pawai Ogoh Ogoh Kembali Digelar di Parimo

Menurut dia, berbagai kepentingan juga selama kurun waktu terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong hingga saat ini cukup menggambarkan betapa besar potensi di daerah ini. 

Dia menjelaskan ada beberapa capain penghargaan yang telah dicapai, di antaranya Parimo telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.

“Insya Allah tahun 2023 ini bisa meraih WTP. Karena tahun 2022 kita masih bisa meraih untuk kelima kalinya. Saya berharap WTP tetap kita pertahankan untuk laporan keuangan yang baik di tahun tahun berikutnya,” harapnya.

Selain itu, sektor kesehatan telah meletakan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting di Indonesia pada tahun 2021-2024.

Kata dia, seluruh kepala daerah termasuk Kabupaten Parigi Moutong melakukan intervensi agar bisa menurunkan angka stunting. 

“Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh stakeholder. Parimo setiap tahun mengalami penurunan angka stunting,” ujarnya.

Sehingga, pada tahun 2022 Pemkab Parimo menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, karena dinilai berkinerja baik dalam menjalankan delapan aksi konvergensi penanganan stunting.

Kemudian, di sektor pendidikan kata Badrun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meningkatkan kualitas pendidikan daerah, meratakan pendidikan dan pengembangan kebudayaan.

“Meskipun masih banyak kendala yang sering ditemukan dalam hal pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Utamanya bagi mereka yang berada di daerah pelosok,” ungkapnya.

Olehnya kata dia, diperlukan perbaikan dan tata kelola, agar dukungan yang optimal bagi pencapaian target bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pos terkait