Pemimpin negara dan ekonom diharapkan menyusun sebuah rancangan ekonomi yang berkeadilan melalui pajak dan zakat.Wapres Ajak Ekonom Rancang Skema Keadilan Ekonomi Melalui Pajak dan Zakat.
Sebab zakat dan pajak hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi ketimpangan.
Sayangnya, ketimpangan terus meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi dan menyasar hampir seluruh negara, termasuk negara maju.
Karena itu Wakil Presiden K.H. Ma’ruf mengajak ekonom dan para pemimpin negara untuk merancang skema keadilan ekonomi melalui pajak dan zakat saat menghadiri pada acara 14th Asia Pacific Tax Forum ke-14, di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (03/05/2023).
“Sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi, dimana salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut,” ujar Wapres.
Dalam acara yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut, Wapres menyampaikan, potensi penghimpunan zakat di Indonesia sangat besar.
Meskipun bukan bagian dari anggaran negara, zakat dapat menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal.
Wapres mencontohkan, zakat membantu pemerintah pada pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukan zakat, seperti pengentasan kemiskinan, stunting dan perlindungan sosial.
Untuk itu, Wapres berharap melalui 14th APTF, dapat dihasilkan rumusan-rumusan nyata dalam menyelaraskan implementasi antara pajak dan zakat.
“Saya menilai penting adanya kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi ideal antara zakat dan pajak ke depannya. Dalam bingkai keadilan ekonomi yang sepatutnya kita wujudkan, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal, sehingga menjadi alat yang efektif untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan,” imbuh Wapres.
Wapres pun menekankan, rumusan konkret yang dihasilkan nantinya harus memberikan keadilan ekonomi kepada seluruh masyarakat.
“Pada forum yang sangat baik ini, besar harapan saya akan dapat dibahas dan dihasilkan berbagai rekomendasi konkret. Pertama, terkait desain bingkai keadilan ekonomi, khususnya melalui pajak dan zakat, maupun instrumen ekonomi dan keuangan syariah lainnya,” pesan Wapres.
