Parigi Moutong, PaluEkspres.com – Analis Bencana Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Pencegahan BNPB, Dianita Agustinawati menyebut, perempuan mempunyai peran penting dalam sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Karena komunitas perempuan frekuensi dalam pertemuan itu banyak sekali. Dan peserta yang hadir dalam kegiatan ini hampir separuh perempuan,” ujar Dianita Agustinawati di Parigi, Kamis (31/8/2023).
Dimana petemuan perempuan, mulai dari arisan, pengajian, dasawisma dan lainya,” Jadi frekuensi perempuan itu banyak. Sehingga, kita berharap melalui perempuan juga bisa berpartisipatif penuh dalam kesiapsigaan ini,” kata Dianita.
Dalam kesiapsiagaan ini, khususnya pertama adalah, melindungi keluarganya. Sebab dengan adanya keluarga tangguh bencana ini menjadikan masyarakat menjadi tangguh.
Komitmen pemerintah terkait kegiatan ini diharapkan, bisa melegalisasi dokumen rencana kontijensi bencana gempa bumi dan tsunami melalui Peraturan Bupati (Perbup) alangka baiknya jika di buatkan Peraturan Daerah (Perda).
“Dan tadi Wabup menyampaikan bahwa dokumen ini akan dilegalisasi menjadi Perbup dan Perda.’ terangnya.
Sekaitan dengan dokumen rencana kontijensi bencana ini sudah di sahkan. Dan BNPB menyerahkanya kepada pemerintah daerah setempat.
“Namun dokumen rencana kontijensi ini bukan dokumen mati, jadi sewaktu waktu bisa di revieu sesuai dengan kebutuhan di daerah masing masing,” sebutnya.
Sebab, jumlah penduduk disetiap tahunya pasti akan berubah begitupun dengan infrastruktur. Menurutnya, penyusunan dokumen rencana kontijensi bencana memakan waktu kurang lebih enam bulan lamanya.
“Jadi perlu diketahui, dokumen ini bukan kami yang membuat. Tapi, berdasarkan partisipasi stakeholder yang ada. Makanya waktu finalisasi, OPD teknis yang terkait dengan kebencanaan kita undang bersama relawan untuk memberikan masukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, dimana BNPB dan BMKG salah satunya lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Khususnya, gempa bumi dan tsunami.
