Parigi Moutong, PaluEkspres.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Arifin Daeng Palallo asal daerah pemilihan (Dapil) empat atau wilayah utara, mendesak Pemerintah Daerah setempat untuk mengadakan pembelian mobil pemadam kebakaran (Damkar).
Menyusul, di wilayah utara terutama Kecamatan Taopa, Moutong, Balano Lambunu, dan Kotaraya akhir akhir ini kerap dilanda bencana kebakaran.
“Pak Wakil Bupati, rumah masyarakat kami disana sudah sangat banyak terbakar. Kemudian, solusinya tidak ada,’ ungkap Arifin dihadapan wakil Bupati saat rapat paripurna, Kamis (31/8/2023) malam.
Menurutnya, setiap peristiwa kebakaran terjadi diwilayah utara, tidak ada satupun benda milik warga yang tersisa terutama rumah rata dengan tanah. Akibat tidak adanya mobil Damkar.
Sehingg, kata dia melalui paripurna saat ini pihaknya berharap mendapat jawaban dari pemerintah kabupaten terkait dengan permintaan masyarakat, yakni pengadaan armada pemadam kebakaran tersebut.
“Jadi, di 2024 nanti kami minta satu unit mobil pemadam kebakaran pak wakil bupati. Solusi ini adanya di pemerintah, ketika dari eksekutif ada perhatian dan memberi anggaran, saya yakin 40 anggota DPR ini tidak menolak,” ujarnya.
Tetapi, jika dari pihak legislatif yang menginginkan, kemudian pemerintah setempat tidak menyetujuinya, maka apa yang di perjuangkan dan sampaikan saat ini tidak ada hasilnya.
“Ini perlu, karena ini sudah berulang kali saya sampaikan di paripurna soal pengadaan mobil Damkar. Tapi malam ini saya ingin mengulanginya,” ujar Arifin mengingatkan.
Dia mengatakan, semua wakil rakyat, yang duduk saat ini adalah sebagai penyambung aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihanya masing masing, khususnya daerah pemilihan (Dapil) empat.
“Karena aspirasi terus disampaikan ke kami sebagai wakil rakyat di Dapil empat dan kami bagian dari penyambung lidah rakyat yang ada diwilayah utara,” kata Arifin.
Pengadaan mobil Damkar katanya, merupakan permintaan masyarakat diwilayah utara, dan itu sangat dibutuhkan. Namun, pada APBD Perubahan ini, pihaknya mengaku sulit untuk mengakomodir apa yang menjadi permintaan masyarakat tersebut.
