“Nah, setelah selesai finalisasi nanti, di dokumen ini akan ada legislasi.’ jelasnya.
Legislasi itu jelasnya, bagaimana KRB ini dijadikan satu nominasi melalui Peraturan Bupati. Sehingga, bisa dijadikan sebagai rujukan untuk pedoman dalam membuat kajian kajian kebencanaan.
Sekaligus menjadi rujukan untuk membuat program program dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
“Yang dilibatkan itu adalah, pemerintah, masyarakat, lembaga masyarakat, pengusaha, akademisi, dan media. Jadi lima komponen ini harus terlibat dalam penanggulangan bencana.” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu turunan dari dokumen ini adalah, dokumen rencana penanggulangan bencana. Dokumen rencana penanggulangan bencana mengacu kepada dokumen RKB.
“Karena disana kelihatan mana daerah yang risiko bencananya rendah. Tentunya, itu harus dibuatkan program. Sehingga, risikonya menjadi rendah, dari risiko tinggi, sedang, kemudian rendah,” ujarnya. (asw)
