Menanggapi tudingan Dwi Andreas dan gagalnya proyek Andreas tersebut, Saiful justru balik bertanya dan menuding Andreas sebagai biang kerok.
“Artinya tudingan ini justru menunjuk dirinya sendiri. Karena di sepanjang periode tersebut, Andreas terlibat langsung dalam kontrak kerjasama dengan Kementan.
“Tidak berhenti di situ, pada tahun 2022 Andreas juga meneken kontrak senilai Rp5 miliar lebih untuk pemetaan komoditas hortikultura bersama Dirjen Hortikultura Kementan,” tambah Saiful
Di tahun 2023, Andreas kembali berhasil meneken kontrak untuk proyek Swakelola Pengembangan Lahan Pertanian Produktif bersama Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan Kementan.
“Nah, inilah yang saya sebut menunjuk diri sendiri atas tudingannya sendiri. Dan itu sangat tidak bertanggungjawab. Apalagi dia membawa-bawa dalih ilmiah dan rasionalitas. Ini yang sangat lucu bagi saya,” ujar dia.
Saiful mengatakan, dengan mengungkap berbagai dokumen terkait sepak terjangnya di sektor pertanian, model kritik Andreas ini merupakan motif seorang pencari kerja yang bersembunyi di balik kata-kata ilmiah.
“Ini kan motif lama, bagaimana melemparkan kritik dengan tujuan mendapat proyek. Memanfaatkan kepakaran untuk mendapatkan keuntungan,” kata Saiful.
Saiful tak ingin berkomentar banyak terkait apa motif di balik tudingan Andreas ini. Namun dia mengatakan bahwa dalam mengejar sebuah proyek, siapa pun dia, salah satu jurus yang lazim dipakai adalah melakukan kritik agar dilirik.
“Ya itu biasalah bagi para pengejar proyek-proyek besar di lembaga pemerintahan. Dengan terlibatnya Andreas dalam begitu banyak proyek Kementan, secara langsung menjadi alat ukur bagaimana kerja Andreas yang setelah dievaluasi tidak berkontribusi apa-apa, malah dihentikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementan Arief Cahyono menegaskan apa yang dilakukan Andreas tidak berdampak signifikan bagi kinerja Kementan dalam upayanya mencapai target swasembada. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan Kementan dalam swasembada beras di tahun 2017, 2019 dan 2020.
Dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), swasembada beras telah dicapai sejak tahun 2017 dan sudah tidak impor lagi. Di tahun 2018, Indonesia tetap surplus beras 2,85 juta ton tapi muncul kebijakan untuk mengimpor beras yang kemudian menimbulkan polemik. Saat itu, secara tegas Kemenran menolak keras adanya impor. Di tahun 2019 tercatat surplus beras mencapai 2.38 juta sehingga Indonesia kembali swasembada beras.
