oleh

Masyarakat Desa Harus Bisa Mengelola Hutannya

PALU EKSPRES, PALU – Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pihaknya kini tengah fokus mendorong perluasan akses dan aset bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan hutan desanya. Diantaranya mendorong terbitnya regulasi yang membolehkan hutan desa dikelolah masyarakat desa.

Selama ini menurutnya, akses masyarakat desa memanfaatkan hutan masih dibatasi regulasi secara ketat. Sebab sebagian hutan desa merupakan milik hutan itu sendiri, bukan milik pemerintah desa.
Regulasi dimaksud akan memberian akses dalam bentuk penguasaan sumber daya hutan.

“Melalui program perhutanan sosial, akan ada sekitar 4,8juta hektar aset hutan dialihkan ke masyarakat atau ke desa,”jelas Ahmad Erani kepada wartawan di sela kegiatan seminar dan lokakarya bertema membangun sinergi untuk percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Sulteng, Kamis 30 Maret 2017 di Palu.

Batasan itu menurutnya menjadi kendala bagi masyarakat dalam memanfaatkan dana desa (DD). DD sebut dia bisa digunakan jika akses penguasaan itu diberikan.

“Problem selama ini di desa hutan itu sebagian besar aset tidak menjadi milik desa melainkan milik hutan. DD tak bisa digunakan bangun sarana fisik diatas aset yang bukan milik desa,”ujarnya.

Karena itu pihaknya saat ini juga fokus  mengawal pemanfaatan DD. Secara khusus diintegrasi dengan program perhutanan sosial di wilayah desa hutan.
DD akan dapat digunakan pemerintah desa untuk memanfaatkan hutan.

Misalnya untuk jalan desa, usaha tani irigasi. Jika statusnya masih menjadi aset hutan, maka sudah pasti menjadi temuan BPK.

“Kalau sudah terbuka dengan regulasi. Maka dana desa bisa digunakan untuk badan usaha milik desa. Kegiatan produksi dan pengolahan lainnya,”terangnya.

Untuk wilayah Sulteng, Ahmad menyebut potensi hutan desa cukup memadai. Terdapat kurang lebih 60 persen desa hutan dari luas hutan di Sulteng.

Dia pun menyebut,  berdasarkan indeks,  64persen status desa di Indonesia masuk dalam katagori desa sangat tertinggal.Hanya ada sekitar 0,2persen yang tergolong desa mandiri dari  74.954 total jumlah desa.

“Dari jumlah desa itu, 88 persen diantaranya memiliki sumber daya hutan. Makanya perlu bangun pendekatan dimulai dari desa,” demikian Ahmad.

Kegiatan seminar dan lokakarya ini dibuka Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rusdi Bachtiar Rioeh yang hadir mewakili gubernur.

(mdi/Palu Ekspres)

News Feed