PaluEkspres.com, Poso – Hearing yang digelar oleh DPRD Poso dengan kelompok yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Poso Cinta Damai dan Kondusif mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso, Muhaimin Yunus Hadi. Dalam pernyataannya, Muhaimin menilai tindakan DPRD tersebut sebagai langkah yang tidak logis.
“Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Pertama, bisa-bisanya DPRD itu menanggapi tuntutan dari sekelompok orang yang nyata-nyata menggugat kebijakan Plt Bupati Poso. Ini saja sudah rancu, ada hal apa mereka menolak kebijakan Bupati? Karena itu, saya menduga ini skenario yang dibuat oleh petahana untuk memuluskan jalan politik mereka,” tegas Muhaimin.
Kritik ini muncul setelah Plt Bupati Poso, Yasin Mangun, S.Sos, menerapkan kebijakan untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada, sesuai dengan himbauan Kemendagri. Beberapa langkah yang diambil termasuk penundaan penyaluran Dana Bansos untuk mencegah penyalahgunaan oleh pasangan calon tertentu.
“Sekelompok orang yang terlibat dalam hearing itu mencurigakan, dan saya menduga mereka yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Poso Cinta Damai dan Kondusif itu tidak memiliki legalitas hukum. Ini kan parah, karena itu tidak boleh dibiarkan, karena berpotensi memperkeruh suasana menjelang Pilkada,” tambahnya.
Ketegangan politik di Poso semakin memanas, dan perhatian kini tertuju pada respons pemerintah daerah serta integritas proses demokrasi menjelang pemilihan yang akan datang. ***
