Selain itu kata Ibnu Mindzir, Pilkada seharusnya menjadi pasar program. Makanya, ia menyarankan sebaiknya panelis yang dilibatkan pada debat itu, bukan melulu hanya mereka yang berlatar belakang akademisi. Kalau seluruhnya berlatar akademisi, maka hasil debat publik hanya menghasilkan aspek normatif semata.
Mengapa tidak, mereka yang berlatar belakang praktisi juga dilibatkan sebagai panelis. Termasuk dari NGO, wartawan. Bahkan, jika dianggap memungkin, panelis berlatar belakang birokrat juga dilibatkan karena mengerti permasalahan di lapangan.
Birokrat yang dilibatkan sebagai panelis adalah birokrat senior yang telah mengabdi minimal selama 20 tahun. Karena mereka sebenarnya yang lebih mengetahui permasalahn sebenarnya di lapangan. Mengapa tidak mereka itu diambil untuk memperkaya, untuk menggembleng ide ketemu ide. Bukan masalah ketemu masalah. Bukan gosip ketemu gosip. Sehingga selesai debat, menjadikan membenci satu sama lain.
Bagi Ibnu Mundzir, saat ini birokrat seolah-olah hanya sebagai penonton pada ajang debat publik. Padahal mereka yang akan melaksanakan secara teknis. (bid/paluekspres)
