Bogota, PaluEkspres.com – Dalam rangka memperkuat tata kelola komunikasi strategis pemerintahan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) melakukan kunjungan kerja ke Kolombia. Pada Selasa (13/5/2025), Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, Fritz Edward Siregar, melakukan pertemuan dengan jajaran Officina de Comunicaciones y Prensa, unit komunikasi kepresidenan yang berada di bawah koordinasi Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) Kolombia.
Fritz disambut oleh jajaran delegasi DAPRE yang terdiri dari Daniel Téllez, Kepala Direktorat Komunikasi DAPRE; Andrés López dari Tim Strategi Digital; serta para advisor DAPRE yakni Lina Marcela Moscote, Huber Ariza, dan Karen Girado. Hadir pula Claudia Fernanda Vanegas dari Kementerian Luar Negeri Kolombia yang menangani Desk Indonesia.
Pertemuan ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menjajaki kerja sama dan saling bertukar pengalaman dalam pengelolaan komunikasi publik. Kedua pihak juga saling berbagi pendekatan dalam menghadapi tantangan disinformasi dan polarisasi politik yang marak terjadi di ruang digital dan media sosial. Untuk itu, keduanya menekankan pentingnya strategi komunikasi yang terkoordinasi dan transparan.
Dalam diskusi tersebut, Fritz menyoroti sejumlah tantangan komunikasi yang saat ini dihadapi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, serta dominasi fenomena Rezim Click Bait (RCB).
“Salah satu tantangan terbesar di Indonesia saat ini adalah disinformasi yang masif, fitnah, ujaran kebencian, serta dominasi Rezim Click Bait (RCB). Negara harus hadir dengan komunikasi yang jernih, transparan, dan mampu menjadi jangkar di tengah arus informasi yang liar agar ruang publik tetap kondusif,” ujar Fritz.
Ia juga menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunikasi di Indonesia melalui pembelajaran langsung dari pengalaman negara lain.
“Kolaborasi antarnegara sangat penting untuk memperkaya perspektif dalam mengelola komunikasi pemerintahan. Kami belajar banyak dari pengalaman Kolombia, khususnya bagaimana membangun komunikasi yang proaktif, berbasis kepercayaan, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara cepat dan transparan,” lanjutnya.
