Seminar Memperkuat Daya Ketahanan Pangan
INDONESIA, hingga tahun 2013 mengimpor bahan pangan dengan nilai sebesar Rp436 triliun. Diprediksi nilai ini akan bertambah mencapai Rp4,360 Triliun pada tahun 2023, bila negara ini tidak memiliki kedaulatan atas pangan. “Ini terjadi bila kita tidak memperkuat daya ketahanan pangan kita,” tandas Hasanuddin Atjo.
Laporan Anita Anggriany Amier
DATA tersebut dibeberkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP di hadapan peserta seminar Nasional Stabilisasi Pangan Berbasis Perikanan dalam Rangka mendukung Kedaulatan Pangan Nasional di Hotel Mercure Palu, Rabu 16 September 2015.
Menurut Atjo sumber daya pangan negeri ini cukup besar, terutama di bidang perikanan dan kelautan. Indonesia kata dia, negara dengan garis pantai sepanjang 95 km dan disebut sebagai negara dengan garis pantai terbesar ke dua, hingga kini belum disebut sebagai negara Maritim. Sementara China yang garis pantainya jauh lebih kecil dari Indonesia malah mencanangkan sebagai negara maritim di dunia.
Atjo menandaskan bahwa Sulawesi Tengah bisa bangkit dari sektor perikanan untuk ketahanan pangan ini. “Dalam sehari, nelayan kita bisa menangkap 2 ton ikan segar. Ini hanya dalam satu hari,” tandasnya. Menurut dia jumlah ini sebenarnya masih bisa bertambah. Tetapi tidak dilakukan karena fasilitas penampung ikan seperti cool storage dan ketersediaan es batu yang tidak pernah cukup.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng mencatat hingga Juli 2015 nelayan berhasil menangkap ikan sebanyak 4.525.000 ton. Ada kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun 2014 sebesar 2.440.000 ton. “Namun perolehan di tahun 2015 ini, di duga kuat karena pengaruh cuaca dan iklim el Nino sehingga mempengaruhi kondisi air laut dan kehadiran ikan,” ujar doktor penemu sistem pengembangan udang Vanamae Supra intensif ini.
Di sektor ini, DKP menyumbang sebesar 17,60 persen bagi APBD Sulteng dari total penerimaan dari sektor pertanian dan perikanan. Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulteng mencapai 110 persen. Sementara NTP perikanan sebesar 106,5 persen. Sedangkan NTP nasional mencapai 101,53 persen. “ Jadi sebenarnya nelayan Sulteng lebih sejahtera dibandingkan dengan nelayan di tingkat nasional,” tandas Atjo.
DKP Sulteng sendiri jauh hari telah melirik potensi ini dengan membuat roadmap dan sosialisasi betapa pentingnya sektor tersebut dikembangkan. Bahkan tahun depan, Atjo bersama DKP akan merealisasikan Sistem Logistik Ikan Nasional. “Ya, 2016 kami akan melaksanakan SLIN,” tandasnya.
Selanjutnya, Sulteng kata dia akan memperkuat kelembagaan perikanan di daerah ini melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) dan pendirian koperasi Induk. Persoalannya adalah apakah regulasi memungkinkan bagi koperasi untuk menjual langsung kepada perusahaan? “Kita membutuhkan regulasi itu,” tandasnya.
Nilai Politis
Hartati Widayati MA dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan Indonesia kaya akan sektor perikanan dan laut. Ikan pun menjadi salah satu sektor penyumbang protein hewani terbesar. Tetapi sektor ini cukup lama tidak dimasukkan sebagai salah satu sektor ketahanan pangan. “Ini terkait dengan posisi politis ikan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bernilai politis dibandingkan sapi dan ternak lainnya,” ujar Hartati.
Dari KKP sendiri, kata dia, tengah mempersiapkan kebutuhan dalam melaksanakan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Saat ini yang dipersiapkan baru Sulawesi dan Jawa. “Diharapkan ini dapat dikelola oleh koperasi lokal,” tandansya. (***)
