PALU EKSPRES, PARIGI– Dalam pengadaan rapor itu masih ada sekolah yang melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan rapornya itu dicetak oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada juga rapor yang menggunakan K13.
Demikian diungkapkan kepala bidang SMP Disdikbud Parimo, Jalaludin kepada Palu Ekspres, Kamis (19/7/2018) di Parigi.
Dia mengatakan, rapor K13 ini adalah yang disediakan oleh sekolah dari program nasional yang di-download melalui aplikasi.” Jadi bukan rapor sementara itu, karena ada yang beranggapan bahwa itu adalah rapor sementara karena bentuknya hanya satu lembar,” ujarnya.
Terkait rapor K13 kata Jalal sapaan akrabnya, ada yang mengatakan bahwa pada penyediaan rapor ini di dalamnya ada pungutan kepala sekolah. Menurutnya, itu adalah bukan pungutan, hanya saja siswa menyiapkan map khusus untuk penyimpanan rapor K13 tersebut.
“Sehingga, dari kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX itu mereka simpan sendiri raportnya jadi, memang ada Map khusus untuk itu dan hanya di jual di tempat tertentu kemudian pembelianya ada yang di mediasi oleh kepala sekolah yang sesuai dengan harga penjualan toko yakni, Rp 25 ribu.”katanya.
Menurutnya, penyediaan rapor ada yang disediakan melalui dana bos, serta ada juga yang disediakan melalui dinas pendidikan itu sendiri. Sehingga, sekolah yang belum melaksanakan K13 kata dia, itulah yang disediakan rapornya dengan menggunakan dana bos.
“Hal ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa didalam pengurusan ini tidak ada pungutan sama sekali, adapun pungutan yang ada disekolah itu harus melalui rapat komite, sekolah itu hanya sebatas mengajukan program,” terangnya.
Dia menjelaskan, kepala sekolah itu tidak bisa melakukan pungutan tanpa, melalui rapat komite, sehingga dari hasil rapat tersebut itu yang nantinya akan di bagi ke beberapa item yang ada, selanjutnya dana bos hanya bisa di gunakan untuk rehab ringan.” Rehab ringan boleh menggunakan dana bos tapi hanya sebagian persen saja tidak bisa semunya,” ujarnya.
Sehingga, masih ada komite sebagai mitra tambahnya, karena sekolah itu masih membutuhkan perbaikan bangunan sekolah, karena kalau hanya mengharpkan bantuan itu, tidak semua merata tetapi secara bertahap.
“Seperti contoh sekarang ini sekolah yang mendapat bantuan bangunan lab, itu program pusat melalu dana alokasi khusus (DAK) dan parigi moutong mendapat itu kurang lebih 56 sekolah, mendapat rehab diantaranya, rehab lab, perpustakaan, bangunan baru perpustakaan, perumahan guru, dan jamban,”ungkapnya.
(asw/palu ekspres).
